10 Pasal RUU KUHP Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – DPR RI berencana akan mengesahkan RUU KUHP pada 24 September 2019 mendatang. Salah satu alasannya, KUHP yang ada sekarang merupakan peninggalan Belanda. Padahal Indonesia sudah 74 tahun merdeka. Dari RUU tersebut, ada sekitar 10 pasal yang disebut dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap jurnalis dan media dalam menjalankan fungsi. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan pers.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan menyatakan ada pasal-pasal dalam RUU KUHP yang bersinggungan dengan wartawan. Yakni tentang mengabarkan informasi,” kata Abdul Manan di Jakarta, Senin (2/9). Pasal yang dimaksud adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong dan Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selanjutnya Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik serta Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Pasal-pasal dalam RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019 itu, selama ini dikritik karena dinilai tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan yang bersih. “Dengan 10 pasal itu, selama ini pemerintah dan DPR tidak mendengarkan kritik publik terhadap KUHP sekarang. Justru menambah pasal baru mengancam kebebasan pers,” imbuhnya.

AJI meminta DPR dan pemerintah tidak memaksakan mengesahkan RUU KUHP dalam waktu singkat. Karena RUU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Apabila pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan RUU KUHP, diyakini tidak menghasilkan KUHP yang sesuai semangat demokratisasi.

Hal senada disampaikan perwakilan koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Feby Honesta. Dia menilai delik penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court atau tindak pidana terhadap proses peradilan dalam RUU KUHP rawan dipakai untuk kriminalisasi.

“Pasal ini akan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat atau pihak yang mencoba memberikan masukan terhadap kinerja hakim. Dalam naskah versi terakhir, 28 Agustus 2019, delik contempt of court terkandung dalam Pasal 281 RKUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta,” kata Feby Honesta di Jakarta, Senin (2/9).

Tindakan yang termasuk dalam delik contempt of court ditujukan bagi setiap orang yang; a. tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Kemudian, secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Feby menyebut, rumusan pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet. Dalam poin a dan b misalnya. Dia mengatakan aturan itu berpotensi mempidanakan orang yang mengkritik kinerja pengadilan. “Selain itu, poin c dalam pasal itu juga berpotensi mempidanakan pers yang mempublikasikan berita mengenai pengadilan,” jelasnya.

Dia menolak masuknya delik contempt of court dalam RUU KUHP. Dia mengatakan delik yang dirumuskan dalam RKUHP itu bakal menghalangi reformasi peradilan yang masih butuh masukan dari masyarakat dan media. Delik ini, lanjutnya, rentan memicu banyak kasus yang semestinya tidak perlu ranah pidana.

Terpisah, anggota Panita Kerja (Panja) RUU KUHP, Taufiqulhadi menyatakan penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court dalam RKUHP tidak akan menghambat kebebasan pers. Terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, kebebasan pers tetap dilindungi dan tidak boleh terganggu.

Dia mengatakan ada pendapat masyarakat yang menyatakan delik contempt of court dalam Pasal 281 RKUHP dikhawatirkan terjadi kriminalisasi terhadap pers. Menurut Taufiqulhadi, pihaknya akan memperjelas penjelasan dalam pasal tersebut. Tujuannya agar tidak multitafsir dan menjadi pasal karet. Dia menegaskan, pada prinsipnya aturan dalam RKUHP tidak boleh menghambat kebebasan ekspresi atau mengganggu pekerjaan wartawan. (rh/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 3 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami