14 Kepala Daerah di Jatim Terjaring KPK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah resmi menahan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Politisi PKB tersebut ditahan di Rutan KPK, Jakarta. Kemendagri akan segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) untuk menunjuk Wakil Bupati sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Penangkapan Saiful Ilah ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap KPK. Totalnya mencapai 14 kepala daerah.

“Tugas Kemendagri secara administratif memberhentikan yang bersangkutan. Kami akan terbitkan SK untuk Wakil Bupati Sidoarjo sebagai Plt,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik di Jakarta, Kamis (9/1).

Menurutnya, penunjukan Plt bupati bisa dilakukan jika bupati definitif berhalangan atau nonaktif dari jabatannya. Salah satu penyebabnya adalah ditahan karena kasus pidana. “Begitu kepala daerahnya ditahan, wakil kepala daerah otomatis melaksanakan tugasnya,” imbuhnya.

Secara hukum, penanganan kasus Bupati Sidoarjo, menjadi ranah KPK. Tugas dan wewenang Kemendagri hanya terkait administratif. “Tujuannya menjaga agar jangan sampai pelaksanaan dan pelayanan pemerintahan tidak berjalan dengan baik karena kepala daerahnya ditangkap atau ditahan,” ucapnya.

Seperti diketahui, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (7/1) lalu. Penangkapan tersebut tersebut diduga terkait pengadaan barang dan jasa.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, juga masih menunggu SK dari Kemendagri. Hingga kemarin, SK tersebut belum diterimanya. Dia menjelaskan jabatan bupati nantinya akan diisi oleh Plt Bupati melalui surat keputusan dari Kemendagri. “Pemkab Sidoarjo masih menunggu surat keputusan itu. Sampai saat ini, kami belum menerima,” ucap Nur Ahmad. Meski begitu, dia menjamim menjamin pelayanan Pemkab Sidoarjo tetap berjalan normal. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai dua kejadian OTT KPK terhadap Bupati Sidoarjo dan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, menjawab keraguan publik terhadap kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Terutama pasca revisi UU KPK yang melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019. Dimana, KPK disebut-sebut tidak bisa lagi melakukan OTT.

“Saat UU KPK yang baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku, terbukti dalam waktu satu pekan KPK melakukan dua OTT. Ini kan membuktikan kekhawatiran kalangan masyarakat tidak terbukti,” ujar Arsul di Jakarta, Kamis (9/1).

Wakil Ketua MPR RI tersebut mengingatkan OTT merupakan kewenangan penegak hukum. Bukan hanya KPK. Kepolisian dan Kejaksaan Agung bisa melakukan hal serupa. OTT, lanjutnya, bukan sesuatu yang harus dikecam. “Namun KPK harus diingatkan agar jangan terlalu asyik OTT, tapi melupakan kasus-kasus besar,” paparnya.

Sekjen DPP PPP itu mencontohkan Komisi III DPR sejak kepemimpinan KPK periode lalu, selalu mempertanyakan kelanjutan kasus Bank Century. Saat itu, KPK menjawab masih menunggu putusan kasus Budi Mulya. Padahal, saat ini kasus Budi Mulya sudah berkekuatan hukum tetap. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Dalam surat dakwaan Budi Mulya banyak nama yang disebut namun tidak ditindaklanjuti KPK. “Ini yang kami inginkan. KPK harus fokus memperbanyak proses-proses hukum pada kasus yang berbasis case building,” ucapnya.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak bahagia dengan OTT yang melibatkan kepala daerah. Menurutnya, KPK bersama seluruh elemen harus mencegah jangan sampai ada kepala daerah terlibat.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dalam sistem tata politik maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Terbukti, pada dua hari terakhir ada dua OTT dalam kasus berbeda. Yakni seorang kepala daerah dan komisioner KPU RI. “Ternyata masih ada kepala daerah yang main-main dengan pengadaan barang maupun jasa. Ini adalah PR besar dan harus diperbaiki bersama,” tegas jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Dikatakan, sejak OTT digelar pada 2014, sudah ada 14 kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap KPK. “Saya tidak bisa menyebut itu terbanyak atau tidak. Karena wilayah Jatim luas. Ada 38 Kabupaten/kota,” terangnya.

Pada 2018 ada 30 kali penindakan yang meringkus 22 kepala daerah. Namun saat itu, negara hanya berhasil mengembalikan uang Rp 1,3 triliun dari denda dan rampasan. Sementara saat melakukan proses pencegahan korupsi, KPK mampu menyelamatkan hingga Rp 61,5 triliun. Mantan Kabaharkam Polri itu menekankan, upaya pencegahan yang dilakukan sangat penting. “Tujuan KPK melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Terutama yang melibatkan kepala daerah maupun penyelenggara negara,” pungkasnya.(rh/fin)

  • Dipublish : 10 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami