180 Ribu PNS Pindah ke Ibukota Baru Pada Tahun 2024

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Sedikitnya 180.000 aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) akan ikut pindah ke ibukota baru di Kalimantan Timur. Perpindahan akan mulai dilakukan pada 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, sekitar 180.000 PNS dipastikan pindah ke ibukota baru. Namun, hanya PNS yang bertugas di kementerian/lembaga pusat.

“Kita sudah data, yang akan pindah itu PNS yang bertugas di kementerian/lembaga pusat, bukannya yang di daerah. Yang berada di kementerian/lembaga dan badan-badan yang di tingkat pusat itu jumlahnya kurang lebih 180.000 ASN,” tuturnya di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia menjelaskan, angka ini tidak termasuk dari PNS yang bakal pensiun dalam waktu dekat. PNS yang akan ikut mengatur negara di ibukota baru merupakan PNS berusia muda.

“180.000 itu tentu sebagian tidak akan kena, karena mereka juga sebagian akan pensiun. Paling tidak pensiun tahun ini, tahun depan, tahun 2021 sampai 2024. Jadi tentu yang akan menduduki posisi yang baru (di ibu kota baru) itu ASN-ASN yang muda,” ungkapnya.

“Sekarang PNS muda kita ini sangat andal, terutama periode perekrutan tahun 2017, tahun 2018 yang lalu, dan sekarang tahun 2019. Itu andal, siap mental, wawasan cukup bagus, kemampuan berpikir, profesionalisme cukup bagus,” dia menambahkan.

Syafruddin mengingatkan seluruh PNS harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian juga untuk ikut pindah ke Kalimantan Timur.

“PNS sudah ada kontrak dengan negaranya. Di mana pun tempatnya akan siap. Sudah tertuang di undang-undang dan PP-nya,” ujarnya.

Dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 11/2017 tentang Manajamen ASN, tertulis bahwa setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Mantan Wakapolri ini menyampaikan Proses pemindahan ini akan dilakukan paling cepat pada 2024 mendatang.

“Ya nanti dong, ini kan baru proses. Itu paling cepat tahun 2024, 5 tahun lagi,” ujarnya.

Dia menyatakan, seluruh proses perpindahan tersebut akan diurus oleh negara. Seluruh PNS di kementerian/lembaga pusat bakal ikut berpindah ke ibu kota baru secara bertahap.

Namun begitu, dia belum bisa merinci PNS dari kementerian/lembaga mana yang bakal mengungsi paling awal ke tempat baru.

“Tentu ada step-step nya, akan diatur oleh Bappenas. Tidak langsung blek (pindah semua), tentu ada step-step nya,” ucapnya.

Dia juga mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibukota ini. Prasarana akan disediakan pemerintah termasuk tempat tinggal.

“Jadi semua fasilitas itu akan tersedia, fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan yang andal, fasilitas kesehatan, semua, justru di sana bisa efisien kalau ASN atau aparatur pindah ke sana. Paling tidak, kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara,” terangnya.

PNS yang akan pindah tidak akan membeli hunian atau mengontrak seperti di Jakarta. Mereka akan ditempatkan tidak jauh dari tempat bekerja.

“Karena cukup jalan kaki karena ini smart city, semua semua fasilitas akan ada untuk anak sekolah untuk kesehatan untuk rekreasi dan sebagainya. Karena 180.000 itu tidak terlalu banyak,” lanjut Syafruddin.

Menurut dia hal tersebut dapat mempermudah para ASN. Transportasi juga kata dia jarang digunakan. Sehingga pengeluaran lebih efisien.

“Paling tidak transportasi itu tidak akan kita pakai, gaji akan utuh, tunjangan akan utuh, anak-anak sekolah tidak perlu diantar pakai mobil atau GO-JEK, atau tanpa mengeluarkan biaya,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan perpindahan ibu kota ini adalah niat baik untuk menjadikan bangsa Indonesia maju. Selain itu, tidak ada satu pun negara di dunia yang ketika membuat kebijakan akan menyusahkan masyarakatnya.

“Pasti manfaatnya akan besar bagi siapa pun,” tegasnya.

Kepada seluruh PNS, dia meminta agar berpikir positif terhadap rencana pemerintah ini.

“Jangan sedikit-sedikit berpikir negatif. Supaya tidak terjadi kekisruhan,” tutupnya.(fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 28 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami