Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada semua Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk memangkas rencana belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak prioritas.

Penegasan Presiden ini disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) membahas mengenai Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam memghadapi Dampak Pandemi Global Virus Korona (Covid-19) yang diselenggarakan melalui online dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (20/3).

”Banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, belanja rapat-rapat, pembelian barang-barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga juga menekankan dan memerintahkan kembali baik pada Kementerian, Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melakukan hal yang sama.

”Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian kita, terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal,” kata Presiden.

Sekali lagi, sambung Presiden, anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk hal penting, yaitu memperkuat penanganan di bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19, dan memperbesar program sosial safety net bansos-bansos yang akan memberikan dampak peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli masyarakat.

Ia pun meminta program-program bantuan langsung masyarakat, segera semuanya diimplementasikan seawal mungkin,  baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako.

”Kemudian juga kartu pra kerja harus segera cepat dimulai. Ini juga untuk selain memberikan scalling dan upscalling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PKH,” jelas Presiden.

Untuk Dana Desa, agar segera direalisasikan dan hal ini telah disampaikan kepada Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, seluruh Kepala Daerah, juga Kepala Desa, terutama untuk yang berkaitan dengan program Padat Karya Tunai serta membantu penanganan Covid-19 harus diperbanyak.

Usai pelakukan rapat terbatas yang membahas tentang pemangkasan APBN, Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (20/3) terkait penyiapan jutaan obat Covid-19. (FOTO: SETPRES)

Program Padat Karya Tunai ini harus dilakukan di semua Kementerian dan Lembaga harus diperbanyak. ”Saya ulang Program Padat Karya Tunai di berbagai Kementerian dan Lembaga harus diperbanyak. Satu dua Kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua Kementerian lagi,” jelasnya.

Presiden juga menyingung soal realokasi anggaran yang wajib difokuskan untuk membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan khususnya UMKM serta sektor informal, ini penting sekali tolong digarisbawahi UMKM dan sektor informal.

Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, kemudian memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi risiko sekomprehensif mungkin, sedetail mungkin.

”Berkaitan dengan bidang moneter, tadi saya ulang. Kemarin saya telah bertemu dan berbicara dengan Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua LPS. Saya minta sinergi kebijakan pada otoritas K/L Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia dengan OJK dengan LPS terus diperkuat,” urai Presiden.

BI, sambung Presiden fokus terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi agar terkendali, dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri.  Di bidang perbankan, presiden minta kepada OJK untuk lebih fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak, khususnya UMKM dan sektor informal.  ”Sehingga aktivitas produksi terus bisa berjalan dan tidak melakukan PHK,” imbuhnya.

Menurut Presiden, OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak dari Covid-19.”Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit open pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini hisa dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan,” sambung Presiden.

Poin selanjutnya, Presiden meminta Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya. ”Saya minta dukungan dari seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat pekerja, serikat buruh, himpunan nelayan, dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan,” tegasnya.

Presiden juga meminta dukungan seluruh pihak dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan, sebagai dampak pandemi Covid-19. ”Saya minta dukungan seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan,” pintanya.

Presiden menyampaikan penyebaran pandemi global Covid-19, bukan hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, namun implikasinya juga besar pada perekonomian dunia.

”Diperkirakan perekonomian dunia akan turun dari tiga persen menjadi 1,5 persen atau mungkin lebih,” ujar Presiden. Selain berdampak pada perekonomian dunia, pandemi Covid-19, juga diperkirakan akan berdampak pada ekonomi nasional dan harus dihadapi. ”Pertumbuhan ekonomi kita yang semula diproyeksikan 5-5,4 persen juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus kita hadapi dan kita jawab,” paparnya.

Menanggapi instruksi yang disampakan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengidentifikasi sebanyak Rp62,3 triliun anggaran APBN tahun 2020 untuk belanja kementerian dan lembaga yang bisa direalokasi dalam menangani penyebaran virus Corona jenis baru atau Covid-19.

”Kementerian dan lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka,” katanya dalam rapat koordinasi bersama Menko Bidang Perekonomian, OJK, dan BI melalui konferensi video di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, anggaran itu sebelumnya merupakan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, hingga cadangan. Tahun ini misalnya anggaran untuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga mencapai Rp43 triliun. Dari jumlah itu, lanjut dia, setidaknya 50 persen di antaranya bisa digunakan untuk realokasi penanganan Covid-19.

Realokasi anggaran itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari sisi kesehatan di antaranya seperti pengadaan alat kesehatan berupa tes kit, kelengkapan rumah sakit, mempersiapkan wisma atlet dan pembangunan rumah sakir di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Terkait kapan akan direalisasikan, Menkeu mengatakan dalam waktu dua hari realokasi anggaran untuk belanja kesehatan itu bisa dilakukan. ”Langsung bisa dilaksanakan, kurang dari dua hari. Misalnya Kemenkes melakukan perubahan anggaran untuk pengadaan impor tes kit, APD (alat pelindung diri), ventilator, itu semua bisa dilakukan,” imbuhnya. Sedangkan belanja daerah, lanjut dia, juga sudah diidentifikasi Rp56-59 triliun bisa digunakan untuk prioritas penanganan Covid-19.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pihaknya menyediakan suplai dari dolar sebagai intervensi mencegah pelemahan nilai rupiah yang semakin mendalam. ”Yang terus kami lakukan dengan intervensi baik secara tunai atau spot atau juga secara forward melalui domestic non deliverable forward, ini untuk menjaga mekanisme pasar secara berjalan, dan agar tidak terjadi kepanikan di pasar dan berikan confident di pasar,” papar Perry melalui video conference.

Perry menilai cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup karena pada akhir Februari 2020 posisinya adalah 130,4 miliar dolar AS. ”Tentu saja berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Menkeu, Menteri BUMN, langkah-langkah lanjutan akan dilakukan bagaimana kemudian berbagai program dan pembiayaan bisa nanti mendatangkan devisa. Koordinasi ini yang terus dilakukan,” ungkap Perry.

Cara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar adalah BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas oleh investor asing. ”Seperti saya sampaikan, tahun ini BI sudah membeli SBN Rp163 triliun yang dilepas asing untuk mengurangi tekanan pada pasar SBN. Dengan OJK, koordinasi dengan menjaga pasar tetap berjalan,” ungkap Perry.

Menurut Perry, BI fokus untuk menjaga kepercayaan pasar, memastikan bekerjanya mekanisme pasar, dan menjaga kecukupan likuiditas baik rupiah maupun valas. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis keuangan 1998 atau 2008.

”Yang membedakan krisis kita dengan 1998 atau 2008, posisi saat sekarang baik perbankan atau sektor korporasi tentu lebih tertata lebih baik daripada saat itu sehingga harapannya dengan ketenangan otoritas dan pemerintah tentu kita akan berharap penanganan ini bisa dilakukan secara terukur,” kata Airlangga juga melalui video conference. (tim/fin/ful)

  • Dipublish : 21 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami