30 April Batas Waktu Penyelenggara Negara Sampaikan LHKPN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tidak akan memperpanjang lagi batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) untuk segera menyampaikan laporan kekayaannya paling lambat pada 30 April 2020.

“Sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019, bahwa batas waktu penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 diperpanjang dari semula paling lambat tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (27/4).

Ipi menuturkan, keputusan tidak memperpanjang batas waktu LHKPN, karena pertimbangan seluruh wajib lapor LHKPN telah memiliki akun pada aplikasi e-LHKPN. Selain itu, aplikasi e-LHKPN saat ini dapat berfungsi dengan baik serta dapat diakses secara normal, sehingga sangat memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.

“KPK memandang tidak ada alasan bagi wajib lapor untuk tidak menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2019 sebelum batas waktu,” ucap Ipi.

Kendati demikian, KPK akan tetap menerima laporan LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu. Namun, pelaporan yang disampaikan melebihi tenggat waktu akan tercatat dengan status pelaporan terlambat lapor.

Lantas, Ipi membeberkan kepatuhan LHKPN tertanggal 24 April 2020 secara nasional adalah 87,21 prrsen, dari total 363.884 wajib lapor, sebanyak 317.335 wajib lapor telah menyampaikan laporannya. Sementara, sebanyak 46.549 wajib lapor belum melaporkan harta kekayaan mereka.

Secara rinci, Ipi menyebut, tingkat kepatuhan penyelenggara negara pada bidang eksekutif sebesar 86,72 persen dari total 651 instansi. Untuk bidang yudikatif yang terdiri atas dua instansi sebesar 98,17 persen dan legislatif dengan 540 instansi sebanyak 80,98 persen serta BUMN atau BUMD total 204 instansi tercatat 89,31 persen.

Ipi mengingatkan, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah pasal 5 Ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selamavdan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat,” harap Ipi.

Lebih jauh, Ipi mengungkapkan aturan LHKPN tertuang juga dalam pasal 7 Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“PN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan,” tukas Ipi. (jp)

  • Dipublish : 27 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami