30 Persen Dana CSR BUMN Untuk Pendidikan di Indonesia

Dok. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri Badan usaha milik Negara (BUMN), Erick Thohir
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Setidaknya 30 persen dana Corporate Social Responsibility (CSR) di seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan untuk mendukung penegembangan sektor pendidikan di Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, bahwa bakal memaksimalkan 30 persen dana CSR BUMN untuk pendidikan. Menurutnya, hal itu menjadi langkah konkrit yang bisa diberikan BUMN untuk pendidikan.

“Kita harus mendukung pendidikan di generasi yang akan datang. Karena saat ini, masih banyak kekurangan dari sektor pendidikan” kata Erick, Rabu (12/2).

Meski saat ini sudah ada yang namanya program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta program lainnya dari swasta. Namun, kata Thohir pihaknya tetap tergerak untuk berpartisipasi.

“Memang ada program LPDP, ada juga banyak program dari pihak swasta, tapi kita di BUMN ingin juga terus meningkatkan partisipasi,” tuturnya.

Terlebih lagi, Thohir menginginkan mahasiswa mendapat hak pendidikan yang sama lewat kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

“Fungsinya di pendidikan, ya kita bersinergi. Jangan hanya berteori, tapi juga kita mau me-mapping untuk menjadi agen perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, ingin mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dunia industri agar merancang program magang kelas dunia.

“Kita bisa buat program magang kelas dunia. Cari mitra perusahaan luar negeri ataupun kampus luar negeri. Ajak ke sini untuk membuat program yang menarik,” kata Nadiem.

Nadiem menyebutkan, kerja sama pendidikan yang dilakukan oleh pihaknya tidak hanya dengan BUMN, namun juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Nantinya, para mahasiswa yang magang akan terjun langsung ke desa-desa, dan membuat program yang sesuai dengan kebutuhan desa dan memecahkan masalah yang ada di desa terpencil,” terangnya.

Mantan bos Go-Jek tersebut juga meminta, industri tidak mensia-siakan program tersebut. Hal itu dikarenakan industri bersama dengan perguruan tinggi bisa merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan perubahan dengan mengkonversi magang satu semester dengan 20 SKS.

“Selama ini dunia industri komplain mengenai cepatnya waktu magang dan perusahaan kesulitan melakukan investasi pada mahasiswa tersebut,” ujarnya.

Begitu juga dengan keluhan rektor, yang mengaku sulit menarik perhatian industri maupun BUMN. Oleh karena itu melalui Kampus Merdeka, Nadiem mengajak kampus dan industri untuk berkolaborasi.

“Program magang ini tidak dilihat sebagai CSR, melainkan sebagai program berkelanjutan. Maka dengan ini, BUMN membuktikan hadir untuk negeri,” pungkasnya. (der/fin/jm)

  • Dipublish : 13 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami