4 Orang Layak Jadi Tersangka Jiwasraya

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih dalam proses penyelidikan Kejaksaan Agung. Namun, sampai saat belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp 13,7 Triliun tersebut.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan perkara Jiwasraya ini mulai diselidiki Kejaksaan Tinggal DKI Jakarta pada Juni 2019. “Kami memberi deadline kepada Kejagung untuk segera menetapkan tersangka. Ini kasus besar. Korbannya banyak. Jika sampai Februari 2020 belum ada tersangka, MAKI akan ajukan gugatan praperadilan atas lambannya kinerja Kejaksaan menetapkan tersangka,” tegas Boyamin di Jakarta, Kamis (26/12).

Menurutnya, berdasarkan kajian yang dilakukan setidaknya ada empat orang yang patut menjadi tersangka dalam perkara ini. Yakni dua dari internal manajemen Jiwasraya. Yakni HR dan HP. Sedangkan dua lainnya pihak swasta, HH dan BT. “Pihak swasta ini diduga menikmati hasil penyimpangan. Sedangkan HR dan HP layak dijadikan tersangka karena diduga melakukan pelanggaran dengan melakukan investasi menunjuk manajer investasi yang tidak kompeten,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, HR dan HP diduga membiarkan transaksi saham dilakukan oleh manajer investasi tanpa akte notariat. Sehingga tak ada hak dan kewajiban mengendalikan keuntungan dan investasi. Selanjutnya membeli saham-saham berresiko tinggi. Serta tidak ada hati-hati dan tidak melakukan manajemen resiko yang baik. Hal ini melanggar Peraturan OJK Nomor 2 tahun 2014 dan No. 73 tahun 2016. “Keduanya juga membiarkan manajemen investasi melakukan transaksi saham-saham beresiko tinggi dari 21 perusahaan dengan harga pembelian Rp3,9 Triliun. Namun ketika dijual kembali mengalami kerugian Rp 2,7 Triliun,” jelasnya.

Sementara dari pihak swasta yaitu HH dinilai layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan 12 nama saham reksadana kepada Jiwasraya senilai Rp7,6 Triliun. Kemudian bisnis saham langsung terdiri empat nama, Jiwasraya membayar Rp 5,2 Triliun. Selanjutnya Jiwasraya ketika menjual kembali rugi Rp 3,2 Triliun.

Pihak swasta lainnya BT juga dinilai layak dijadikan tersangka. Perannya adalah menyerahkan tiga nama saham reksadana kepada Jiwasraya seharga Rp 1,4 Triliun. Namun ketika Jiwasraya menjual kembali mengalami kerugian Rp 484 Miliar. “Akibat perbuatan yang dilakukan ke empat orang tersebut, diduga menimbulkan kerugian Jiwasraya Rp 11,2 Triliun. “Jumlah ini bisa lebih besar karena Kejagung pernah menyatakan dugaan kerugian Rp 13,7 Triliun,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri menyatakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak semudah membalikan telapak tangan. “Kalau menetapkan tersangka harus terpenuhi dua alat bukti yang cukup terkait perbuatan yang dilakukan. Bila itu sudah terpenuhi, maka bisa menetapkan orang jadi tersangka. Kalau memang MAKI menilai si A layak jadi tersangka itu hak dia. Kalau dari kejaksaan sesuai dengan SOP yang ada,” jelas Mukri kepada FIN di Jakarta, Kamis (26/12). Disinggung soal adanya ancaman akan melakukan gugatan praperadilan, Mukri ogah ambil pusing. “Kalau praperadilan, silahkan saja. Itu hak semua orang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah memastikan rencana pencegahan terhadap sejumlah pihak yang diduga tersangkut megakorupsi di Jiwasraya. “Saat ini sudah mengarah dan dalam waktu dekat akan diterbitkan pencegahan,” jelas Burhanuddin.

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu juga menyatakan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menghitung jumlah kerugian negara. “Dari hasil hitungan sementara, kerugian negara ditaksir Rp 13,7 Triliun. Tetapi, ini masih terus berkembang. Bisa mencapai Rp 30 Triliun lebih. Karena itu, kita kerjasama dengan BPKP untuk menghitung jumlah kerugian negara,” jelasnya.

(lan/fin/rh)

  • Dipublish : 27 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami