5 Komisioner Baru KPK Disahkan 16 September

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Sejumlah Pegawai KPK menggelar aksi dengan cara menutup logo KPK di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Sejumlah Pegawai KPK menggelar aksi dengan cara menutup logo KPK di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi III DPR RI telah menetapkan lima orang sebagai komisioner KPK periode 2019-2023 pada Jumat (13/9) dinihari. Mereka adalah Firli Bahuri Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata. Kelima pimpinan baru lembaga antirasuah itu akan disahkan dalam rapat parpurna DPR RI pada 16 September 2019.

“Saya mendengar dari sekjen DPR bahwa surat dari pimpinan Komisi III sudah masuk ke meja pimpinan. Mereka meminta agar hari Senin, 16 September 2019 langsung diadakan pengesahan di paripurna,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

Selain pengesahan pimpinan KPK, Fahri menyebut ada sejumlah agenda lain dalam paripurna DPR RI. Salah satu agendanya pembacaan surat Presiden Joko Widodo terkait sejumlah RUU. “Kemungkinan juga akan membaca surat Pak Jokowi terkait beberapa RUU. Karena Presiden juga terakhir ada mengajukan beberapa RUU lagi,” jelas Fahri.

Dia mengimbau para pegawai KPK bisa menerima lima pimpinan KPK baru yang telah dipilih oleh DPR. Pemilihan pimpinan KPK merupakan wewenang DPR yang harus dihormati oleh seluruh pihak. Fahri meminta sejumlah kalangan belajar menerima keputusan lembaga lain.

Sementara itu, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, menyoroti tiga hal terkait lima komposisi pimpinan baru KPK. Pertama kata Adnan, terkait rekam jejak buruk para capim di masa lalu. “Pertama, salah seorang figur yang dipilih oleh DPR merupakan pelanggar kode etik. Hal ini diambil berdasarkan konferensi pers KPK beberapa waktu lalu. Bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik,” jelas Adnan di Jakarta, Jumat (13/9).

Kedua, masih terdapat pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Padahal ini merupakan mandat langsung dari UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Akan tetapi persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi,” ungkapnya.

Ketiga, tidak mengakomodir masukan dari masyarakat. Sejak awal, berbagai elemen masyarakat, organisasi serta tokoh sudah mengungkapkan ada persoalan serius pada seleksi pimpinan KPK. “Mulai dari Ibu Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, pimpinan Muhammadiyah, Prof Mahfud MD, dan puluhan Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia. Akan tetapi masukan tersebut tidak diakomodir, baik oleh pansel, Presiden, maupun DPR,” jelasnya.

Menurutnya, dapat dikatakan bahwa seleksi pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik saja. Tanpa melibatkan masyarakat luas. Apalagi kemudian langkah pararel DPR RI dan pemerintah adalah dengan merevisi UU KPK melalui jalur cepat. “Di mana masukan dari berbagai elemen masyarakat sama sekali tidak didengar. “Seluruh calon pimpinan KPK juga sangat terikat dengan komitmen menyetujui revisi. Ini sebagai syarat untuk terpilih sebagai pimpinan KPK. Para calon pimpinan KPK diminta menandatangani kontrak politik saat fit and proper test yang berkaitan dengan persetujuan revisi UU KPK,” paparnya.

Terpisah, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK harus disambut optimistis. Sebab, jenderal polisi bintang dua itu telah melalui proses tahapan seleksi yang profesional. “Perlu dilihat dari sudut optimisme. Karena firli telah melalui proses seleksi yang profesional. Yakni pansel capim KPK. Nah, Firli yang paling bagus di antara semuanya,” ujar Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Jakarta Jumat (13/9).

Selain itu, Firli juga dinilai telah mendapat dukungan politik dari legislatif. Hal itu dibuktikan saat Komisi III DPR memilihnya sebagai ketua KPK melalui musyawarah mufakat. “Firli memperoleh suara terbanyak yakni 56 suara. Artinya seluruh anggota Komisi III memilih Firli. Itu merupakan nilai yang sempurna. Itu dilakukan dalam rapat terbuka dan diliput media. Bukan tertutup. Dia mendapat dukungan dari seluruh kekuatan politik di DPR,” jelas Emrus.

Terkait adanya tudingan yang dilayangkan kepada Firli, Emrus menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. Sebab, bukan disampaikan oleh komite etik KPK. “Soal kontroversialnya itu kan tidak diputuskan oleh dewan etika kan? Yang memutuskan orang melanggar etika atau tidak adalah mereka yang ditugaskan untuk itu. Dalam hal ini dewan etika. Apakah itu diputuskan oleh dewan etika, kan tidak” pungkasnya.

(yah/fin/rh)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 14 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami