6 Kota Dengan Kerugian Ekonomi Paling Tinggi Akibat Kemacetan di Indonesia

Macet di batas Kota Makassar. (Nurhadi/Fajar)
Macet di batas Kota Makassar. (Nurhadi/Fajar)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Kemacetan yang begitu parah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akibat penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp71,4 triliun setiap tahunnya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, Polana B. Pramesti mengatakan, berdasarkan hasil studi Bank Dunia atau World Bank di 6 kota metropolitan Indonesia pada 2019, diketahui bahwa wilayah Jabodetabek memiliki kerugian ekonomi paling tinggi akibat kemacetan.

Hal ini dikaji dari sisi kerugian akibat bahan bakar minyak (BBM) dan juga waktu yang terbuang. Adapun 6 kota metropolitan yang dimaksud yakni Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar.

“Dari studi World Bank, kerugian ekonomi di Jabodetabek akibat kemacetan yang paling luar biasa yaitu Rp71,4 triliun per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan waktu yang hilang,” kata Polana dalam acara Webinar, Kamis (29/4/2021).

Polana menjelaskan, pemborosan BBM yang terjadi akibat kemacetan di 6 kota metropolitan mencapai 2,2 juta liter BBM per hari. “Sedangkan waktu yang terbuang karena kemacetan di 6 kota metropolitan ini mencapai 6 juta jam per harinya,” ujarnya.

Selain itu, kata Polana, kemacetan juga berakibat kepada kerusakan lingkungan yang juga menjadi bagian dari kerugian lainnya. Apalagi, transportasi menjadi penyumbang terbesar kedua emisi gas rumah kaca di sektor energi.

“Yang paling penting bagi masyarakat adalah kehilangan waktu. Nilai waktu menjadi sangat mahal. Nilai waktunya hilang 6 juta jam per hari di 6 kota metropolitan,” tuturnya.

Menurut Polana, terjadinya kemacetan yang sangat parah di Jabodetabek dikarenakan masih sedikit masyarakat di Jabodetabek yang menggunakan transportasi massal.

“Sedikit orang yang menggunakan angkutan umum massal. Dengan demikian, menyebabkan kemacetan serta tidak tertatanya transportasi publik dengan baik,” pungkasnya. (fin/jm)

  • Dipublish : 29 April 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami