62 Calon Anggota BPK Uji Kelayakan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Dijadwalkan hari ini (2/9) Komisi XI DPR RI akan menggelar tes uji kelayakan kepada sejumlah calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seleksi ini diharapkan mampu menghadirkan auditor negara terpilih.

“Ya, besok (hari ini, red) mulai fit and proper sampai Kamis (5 September 2019),” ujar Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng, kemarin (1/9).

Ditambahkannya, seleksi uji kelayakan digelar secara terbuka. Meski demikian, ia masih enggan menggamblangkan nama-nama peserta seleksi yang masuk bursa pencalonan. Ia hanya memastikan sekretaris jenderal DPR RI telah mengirimkan surat kepada 32 nama calon anggota sesuai dengan keputusan Komisi XI.

“Wah kalau soal itu tanya saja ke di komisi, saya enggak hapal,” ujarnya. Nama-nama tersebut dianggap lulus tes passing grade oleh komisi.

Sebelumnya, anggota Komisi XI, Johnny G. Plate sempat mengatakan seleksi uji kelayakan calon anggota BPK bakal digelar tertutup. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil supaya komisi dapat optimal menyeleksi peserta. “Ya, tertutup,” katanya.

Plate menegaskan Komisi XI mempertimbangkan integritas peserta seleksi. Komisi juga telah menyaring anggota berdasarkan makalah serta rekam jejaknya melalui uji administrasi.

Proses seleksi anggota BPK sempat berlangsung alot. Komisi XI pada Juli lalu telah menyerahkan 32 nama dari 64 calon yang lolos seleksi uji passing grade kepada pimpinan DPR. Mengacu pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, setelah nama-nama anggota calon BPK diserahkan ke pimpinan DPR, seleksi auditor negara ini mesti melibatkan DPD. DPD akan memberikan pertimbangan sebelum peserta yang lolos seleksi menjalani uji kelayakan.

Pada praktiknya, nama-nama calon anggota BPK yang telah disorongkan oleh Komisi XI sempat mandek sebulan di pimpinan DPR. Tempo telah mencoba mengkonfirmasi ke Ketua DPR Bambang Soesatyo, namun tidak memperoleh jawaban. Adapun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon sama-sama menyebut masih dalam perembukan kala dikonfirmasi pada akhir Agustus 2019 lalu.

Di samping itu, Dewan tengah dikejar oleh tenggat seleksi. DPR mesti memutuskan hasil seleksi anggota BPK selambat-lambatnya pada 16 September nanti atau sebulan sebelum masa jabatan anggota auditor periode sebelumnya habis.

Terpisah, Ketua Komite IV Ajiep Padindang mengatakan, pimpinan DPR RI sudah membalas surat yang dikirim pimpinan DPD terkaiat dua versi daftar calon anggota BPK. Menurut dia, DPR akhirnya menyerahkan satu versi daftar calon anggota. “Besok (hari ini) kami akan mengadakan rapat,” terangnya, kemarin (1/9).

Menurut dia, satu versi daftar calon anggota BPK itu berjumlah 62 orang. Mereka lah yang akan mendapat pertimbangan dari Komite IV DPD RI. “Kami punya kewenangan memberi pertimbangan pada 62 orang itu,” tutur dia. Untuk itu, pihaknya secepatnya akan mengelar rapat internal.

Senator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mengatakan, dalam memberikan pertimbangan, komitenya akan menggelar fit and proper tes, uji kelayakan dan kepatutan kepada para calon. Dengan pengujian itu, tutur dia, akan diketahui siapa di antara mereka yang layak menjadi anggota BPK nantinya.

Ajiep mengatakan, anggota BPK harus mempunyai kompetensi di bidang keuangan. Itu merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin menduduki jabatan tersebut. Selain itu, mereka juga harus mempunyai pengetahuan terkait hukum dan manajemen kinerja. Mereka juga harus mempunyai pengalaman kerja di jabatan publik.

Tidak hanya itu, lanjut dia, mereka juga harus mempunyai integritas. Dia menegaskan bahwa integritas sangat penting, kerena pekerjaan mereka berkaitan dengan audit keuangan negara. Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, ucapnya, mereka harus bekerja dengan penuh kejujuran.

Dia menambahkan, uji kelayakan dan kepatutan direncanakan akan dilalkukan pada 9 sampai 11 September mendatang. Hasil dari pengujian itu akan diserahkan kembali ke DPR. Ajiep menegaskan, DPR lah yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan siapa yang layak jadi anggota BPK. Nanti akan dipilih 5 orang untuk menjadi anggota BPK.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengaku, tidak tahu menahu terkait dua versi daftar calon BPK yang diserahkan ke DPD. Menurut dia, sejak awal komisinya menyerahkan satu versi, yaitu 32 orang ke pimpinan DPR. “Pimpinan DPR yang berwenang menyerahkannya ke DPD,” terang dia.

Terkait 62 nama yang sekarang diserahkan ke DPD, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, dirinya tidak tahu menahu. Sebab, komisinya tidak berhubungan langsung dengan DPD. Yang jelas pihaknya menyerahakn 32 nama ke pimpinan dewan. Dia menegaskan, apa yang diputuskan Komisi XI tidak boleh diintervensi oleh pimpinan DPR RI. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 2 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami