Akademisi Desak Presiden Jokowi Segera Batalkan Kartu Prakerja

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pasalnya, pelaksanaan pelatihan program senilai Rp 5,6 triliun tersebut disinyalir bermasalah dan berpeluang terjadi korupsi.

Menanggapi hal itu, Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, program ini menuai kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan. Terlebih penunjukan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan Kartu Prakerja, Ruangguru, terjadi saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo.

“Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya,” ujar Emrus, kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengungkapkan, sulit memastikan program pelatihan Program Prakerja berjalan efektif sesuai standar kualitas dan kebutuhannya. Karena itu akan lebih baik jika program tersebut dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk lain, seperti sembako atau penanaman tanaman bahan pangan alternatif.

Lalu benarkah ada dugaan tindak pidana korupsi? Jika ada petunjuk indikasi tindak pidana korupsi, pihak siapa saja yang ada di pusaran dugaaan tersebut?

Lebih lanjut, Emrus juga mengatakan, sayang rasanya jika pelatihan keterampilan hanya ujian soal pilihan ganda tanpa ujian praktik. Karena itu, dia menegaskan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto harus objektif menyikapi kritik publik pada pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja tersebut.

“Pelatihan Prakerja itu pertanggungjawabannya bagaimana? Kompetensi dan keterampilan yang diperoleh masyarakat sudah sesuai enggak dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah?” ungkap Emrus.

“Kita sama-sama tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kalau ternyata tidak efektif, tidak signifikan manfaatnya, batalkan saja. Alihkan uangnya untuk bantuan ekonomi yang lebih bermanfaat,” pungkasnya. (jp)

  • Dipublish : 1 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami