Akhir September, Kajian Pemindahan Ibu Kota Rampung

FOTO: DOK/FIN DIKAJI DPR: Terpisah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan penjelasan terkait rencana pembahasan kajian pemindahan ibu kota di DPR belum lama ini.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Terburu-buru. Kesan ini nampak dengan pola kerja yang dilakukan DPR. Setelah merampungkan revisi UU MD3, UU Sumber Daya Air, UU Perkawinan, dan merampungkan revisi UU KPK, kini Panitia Khusus (Pansus) DPR pasang target dengan merampungkan Kajian Pemindahan Ibu Kota.

Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali, menargetkan penyelesaian tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, atau akhir September 2019. “September ya targetnya. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini,” terang Zainuddin Amali, kemarin.

Pansus, sambung dia akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota. “Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat serta kajian yang cukup tebal. Nah, dari kajian itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok besar,” ungkapnya.

Ketiga pengelompokan itu, menurut dia, pertama, terkait sumber pendanaan dan infrastruktur; kedua, rencana lokasi, lahan, dan lingkungan, dan ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.

Amali menegaskan, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah yang terkait dengan pengelompokan tersebut.

“Kami akan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah di pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pansus akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait pemindahan ibu kota. “Ada kemungkinan Pansus juga akan mengundang dunia usaha dan masyarakat terkait rencana ibukota baru,” terangnya.

Terpisah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro telah mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pansus DPR. “Sudah kita siapkan. Dan tiga poin itu akan kami paparkan secara gamblang. Tentunya kita pun akan menerima masukan-masukan dari DPR dalam prosesnya nanti,” terangnya.

Dikatakan Bambang, pemerintah memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kaltim, tidak akan mengganggu hutan konservasi.

Pemerintah bahkan memperbaikinya, termasuk hutan konservasi Bukit Soeharto. Bambang menegaskan, dari areal seluas 180 ribu hektar yang disediakan untuk ibu kota baru nanti, kawasan induknya mulai dengan 40 ribu dulu, kemudian suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180 ribu hektare. “Ada180 ribu itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” kata Bambang.

Ia menegaskan, hutan lindung tidak akan diganggu bahkan di tempat yang disebut tadi sebagian dari Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto. “Justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan. Jadi, justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto,” terangnya.

Terpisah PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung penuh rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke wilayah dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100%. “Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97%. Kami optimistis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit dalam kunjungan kerjanya ke lokasi tersebut, kemarin.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13) Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran Samarinda (17,550 Km).

Jalan tol dengan investasi sebesar Rp9,97 triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dari lima seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 Km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.

Sementara untuk Seksi II hingga seksi IV sepanjang 66,235 Km, pembangunannya menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS). Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani yang mendampingi Kepala BPJT dalam kunjungan itu juga menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

“Salah satunya, jalan tol ini akan terhubung langsung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan. Dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” ujar Desi.

Direktur Utama PT JBS STH Saragi optimistis dapat memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya. “Saat ini kami menargetkan sekitar 10.000 kendaraan dapat melewati jalan tol ini setiap harinya. Kami optimistis angka tersebut dapat tercapai, bahkan lebih dari itu, karena Samboja sebagai daerah yang dilewati jalan tol ini telah resmi wilayahnya menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru,” jelas Saragi.

Diharapkan rampungnya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut yang dapat memangkas waktu perjalanan non jalan tol yang sebelumnya mencapai 3-4 jam, menjadi hanya 1 jam

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menjelaskan, Pemprov yang dipimpinnya beserta segenap warga Kaltim siap menerima pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. “Kalau kami semua siap, masyarakat siap, pemerintah daerah siap, dan kita akan melakukan koordinasi dengan dua wali kota, Samarinda dan Balikpapan, kemudian Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara. Itu kesiapan kita, tentu tidak ada pilihan lain kecuali harus siap,” tegas Isran.

Gubernur meyakini, dampak positif pemindahan ibu kota itu bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tapi juga untuk semua provinsi dan wilayah yang ada di Kalimantan, termasuk juga provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur.

“Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat, jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini adalah suplai dari pada bahan baku bangunan seperti batu yang kualitasnya yang sangat bagus,” ujar Isran.

Menurutnya, dampak positif pemindahan ibu kota negara itu akan banyak, bukan hanya persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Timur tapi juga di beberapa wilayah Indonesia tengah ke timur akan mendapatkan dampaknya karena jarak dari wilayah ini berada pada posisi di tengah-tengah negara.

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai calon lokasi pemindahan Ibu kota Negara Indonesia hingga saat ini masih diselimuti kabut asap tipis. Dari pantuan di lapangan, Selasa, kabut asap tipis masih menyelimuti wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama pada pagi hari.

Kendati intensitas kebakaran lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara berhasil ditekan, namun udara di daerah itu masih bercampur dengan kabut asap tipis. Untuk Penanggulangan kebakaran lahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membentuk tim gabungan, terdiri dari TNI/Polri dan instansi terkait, serta organisasi kemasyarakatan.

“Kualitas udara pagi di wilayah Penajam Paser Utara menurun akibat kabut asap,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Syarifah Asmawati dalam keterangannya.

Bau asap seperti bekas pembakaran lanjut ia, juga menyesakkan saluran pernafasan, sehingga harus menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan masih adanya kabut asap tipis menyelimuti wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, Dinas Kesehatan setempat mengimbau masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Untuk mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dampak dari kabut asap tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara telah membagikan sekitar 5.000 masker kepada masyarakat. “Masker untuk mencegah penyakit ISPA akibat kabut asap itu dibagikan kepada masyarakat melalui masing-masing puskesmas,” jelas Syarifah Asmawati.

Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar rumah, serta menerapkan hidup sehat. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, juga mengaku cukup terganggu dengan kondisi udara akibat kabut asap tersebut. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 19 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami