Aksi Buruh Menuntut BPJS Kesehatan Dibubarkan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
JAKARTA – Ribuan buruh dari berbagai serikat kerja menggeruduk Gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (2/10). Mereka menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan yang mencuat adalah pembubaran BPJS Kesehatan.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Haryono dalam orasinya di depan Gedung DPR/DPD/MPR menuntut agar BPJS Kesehatan dibubarkan. Selain defisit yang tidak akan mungkin teratasi dengan kenaikan iuran, BPJS Kesehatan juga telah menghilangkan hak memperoleh jaminan kesehatan dari perusahaan.

“Defisit BPJS enggak bisa diatasi dengan naiknya iuran dan sebagainya. Sebab mengunci di peraturan perundang-undangannya, UU No.40 2004 dan UU No.24 2011. Itu sudah mengunci sehingga hak pekerja mudah disclaimer, tidak melekat menjadi jaminan sosial yang diatur dalam UU No.13 2003 bahwa jaminan tenaga kerja itu hak tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, pada praktiknya jaminan kesehatan tenaga kerja susah diperoleh kecuali jika pengusaha atau perusahaan tempat buruh bekerja mendaftar dan membayar iuran secara rutin.

“Seharusnya hak itu tidak bisa disyaratkan seperti itu. Hak itu melekat karena diatur di UU 170 tentang kesehatan dan keselamatan kerja,” katanya.

Jadi, jika terjadi kecelakaan kerja atau pekerja dan keluarga sakit, seharusnya pekerja sudah mendapat layanan, tanpa dikaitkan dengan iuran yang disetorkan perusahaan.

“Pekerja dan keluarganya, semestinya mutlak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hati tua, jaminan pensiun maupun pesangon,” katanya.

Namun, pada kenyataannya pekerja tidak mendapatkan itu. Sebab pengusaha melakukan pelanggaran dan kelalaian untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS bagi pekerja.

Oleh karena itu, SPN menuntut BPJS Kesehatan dibubarkan dan menuntut diberlakukannya kembali Jamsostek, Askes, Jamkesda, Jamkesma atau Taspen, karena UU No.49 2004 melikuidasi semua lembaga jaminan sosial yang sebelumnya ada, kemudian mengubahnya menjadi satu, yaitu BPJS Kesehatan.

Selain itu, Joko juga meminta revisi PP No.78/2015 tentang pengupahan. Sebab mekanisme penetapan upah minimum berdasarakn aturan tersebut bermasalah dan harus dibuat berdasarkan tingkat ekonomi daerah.

“PP No.78 ini harus direvisi. Harus dicabut karena ternyata menjadi masalah tentang mekanisme penetapan upah minimumnya,” katanya.

Menurutnya ukuran penetapan upah minimum, seharusnya dibuat berdasarkan tingkat perekonomian di daerah masing-masing, bukan dengan parameter inflasi nasional.

“Namanya UMK itu upah minimum kabupaten, UMP itu upah minimum provinsi, enggak boleh kemudian diputuskan dengan menggunakan parameter inflasi nasional atau produk domestik bruto (PDB) nasional, sehingga tidak semrawut,” katanya.

Selain menuntut revisi PP No.78/2015 tentang pengupahan, massa buruh juga menolak revisi UU ketenagakerjaan No.13/2003 yang dianggap merugikan buruh. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 3 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami