Aktor Intelektual Kerusuhan Papua Berinisial IBL

FOTO: AFP
FOTO: AFP
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Satu per satu dalang aksi massa berujung ricuh di Papua dan Papua Barat terungkap. Ini sejalan dengan langkah Polri menetapkan tersangka baru, yang diduga sebagai aktor intelektual kerusuhan tersebut.

“Sudah ada tersangka baru. Ini aktor intelektual kerusuhan. Sesuai informasi yang dia terima, tersangka tersebut berinisial IBL. Dia masuk kategori sebagai aktor intelektual di lapangan,” ungkap Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, kemarin (9/9).

IBL diduga kuat menggerakan beberapa tokoh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua. Yang menarik, IBL memiliki jaringan luas dan tidak hanya di Papua. “IBL terkoneksi dengan AMP yang berada di Jawa. Peran IBL mulai dari level bawah. Ia bergerak dari sisi akar rumput,” imbuhnya.

FOTO: AFP

 

Bukti-bukti yang muncul, IBL juga diduga mengarahkan pelaku lapangan untuk berbuat dan memancing kerusuhan ketika aksi massa berlangung. Baik di Jayapura maupun daerah lain di Papua. Pergerakan IBL, lanjutnya, dilakukan secara langsung.

Namun, Polri juga mendeteksi peran yang dimainkan oleh IBL melalui media sosial. “Terus bergerak, kami sedang dalami semuanya. Satu persatu,” kata jenderal bintang satu Polri tersebut.

Dedi memastikan, pihaknya tidak berhenti sampai IBL yang merupakan aktor intelektual di lapangan. Saat ini, Polri juga terus mendalami keberadaan orang yang mengatur aksi massa berujung rusuh tersebut. “Itu yang justru jadi fokus penegakan hukum (oleh) aparat kepolisian,” imbuhnya.

Dia pun menegaskan kembali, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sudah meminta supaya penegakan hukum terkait peristiwa di Papua dan Papua Barat tuntas. Tujuannya tidak lain supaya tidak terjadi lagi peristiwa serupa.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun menyampaikan bahwa proses hukum terhadap orang-orang yang terlibat kerusuhan dan melanggar ketentua harus terus berjalan. “Jelas ya, yang melanggar hukum akan kita proses dengan proses hukum yang jelas, kata dia tegas.

Ia menegaskan, siapa pun yang terlibat harus bertanggungjawab. Baik itu pelanggar hukum yang mematik kerusuhan di Jawa Timur, Papua, maupun Papua Barat. “Harus diproses dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, Wiranto berkesempatan memanggil pimpinan TNI, Polri, dan BIN untuk membahas secara langsung kondisi dan situasi di Papua. Nah, berdasar laporan yang dia terima, mantan panglima ABRI itu menyatakan bahwa kondusifitas Papua maupun Papua Barat sudah jauh lebih baik.

Walau masih ada potensi gangguan, namun keadaan di sana sudah aman. Masalah yang sempat muncul pasca kerusuhan pun sudah mulai teratasi. Termasuk di antaranya pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak. “Paling tidak sudah tersedia dana Rp 100 miliar,” imbuhnya.

Bukan hanya fisik, psikologis masyarakat Papua dan Papua Barat pasca aksi massa berujung rusuh juga menjadi perhatian. Untuk itu, dialog dilaksanakan. Panglima TNI dan kapolri, kata dia, sudah keliling di Papua dan Papua Barat untuk berbicara langsung dengan banyak tokoh dari berbagai kalangan.

Terpisah, sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di kantor PBNU. Mereka menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan Papua. Hadir Ketua umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pdt Gomar Gultom, Romo Franz Magnis Suseno, Alissa Wahid, serta beberapa tokoh lain. Para tokoh menyuarakan lima tuntutan.

Pertama, mendorong pemerintah menciptakan perdamaian abadi di Papua. Kemudan, mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua. “Meminta pemerintah menghentikan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan persoalan di papua,” ucap Alissa.

Pendekatan militer, tuturnya, tidak relevan dan cenderung memperburuk situasi. Para tokoh juga meminta pemerintah menunaikan kewajiban dalam UU Otonomi khusus Papua yang belum dipenuhi. Juga meminta semua komponen bangsa menahan diri untuk tdiak mengeluarkan pernyatan yang bisa memperkeruh keadaan. Termasuk di media sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Said Aqil mengatakan bahwa jajaran NU di Papua sudah berupaya ikut menginisiasi perdamaian. “Tentu NU menjadi mediator antara semua pihak yang sedang berhadapan,” terangnya. Sementara, pengurus NU di luar Papua diminta mendekati komunitas-komunitas masyarakat Papua di daerah masing-masing. di Jatim dan Pekanbaru sudah berjalan.

Sementara, Gomar menuturkan, gereja di Papua sangat beragam dan memiliki aspirasi yang beragam pula. “Kami sedang berusaha mempersatukan aspirasi masyarakat dan gereja-gerejadi Papua,” tuturnya.

(ful/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 10 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami