Alasan KPK Hentikan Penyelidikan 36 Perkara

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri kembali membuat keputusan kontroversial. Sebanyak 36 penyelidikan perkara dugaan korupsi dihentikan. KPK mengklaim penghentian tersebut dilakukan secara hati-hati dan bisa dipertanggungjawabkan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, penghentian puluhan penyelidikan perkara itu merupakan bentuk akuntabilitas dan kepastian hukum. Dia menyebutkan, penghentian perkara bukan hal baru di KPK. ”Data lima tahun terakhir sejak 2016, KPK pernah menghentikan penyelidikan total 162 kasus,” ujarnya kemarin (20/2).

Apa saja 36 penyelidikan perkara yang dihentikan tersebut? Ali enggan membeberkan secara detail. Dia hanya menyatakan bahwa perkara yang distop tahun ini beragam. Di antaranya, dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/DPRD.

Dia menyatakan, keputusan penghentian penyelidikan itu didasari beberapa pertimbangan. Salah satunya, penyelidikan sudah berlangsung lama. ”Sejumlah penyelidikan dilakukan sejak 2011, 2013, 2015,” ungkapnya.

Pertimbangan lain, KPK belum menemukan bukti permulaan yang cukup dan tidak tergolong tindak pidana korupsi. ”Dan, ada alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tutur pegawai KPK berlatar belakang jaksa itu. ”KPK perlu menyampaikan informasi ini sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum sekaligus keterbukaan pada publik,” imbuhnya.

Ali meminta publik memahami bahwa penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk menemukan suatu peristiwa pidana. Juga, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. ”Dari definisi ini, kami dapat memahami bahwa dalam proses penyelidikan, terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak,” terang dia.

Secara aturan, KPK memang dapat menghentikan penyelidikan bila tidak ditemukan bukti permulaan. Bahkan, mengacu pada UU No 19/2019 tentang KPK, lembaga antirasuah bisa menghentikan penyidikan secara terbatas alias harus hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. Aturan itu tertuang dalam pasal 40 yang menyatakan penyidikan dapat dihentikan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun.

Di sisi lain, KPK mengklaim bahwa kegiatan penindakan tetap berjalan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, terutama tahap penyelidikan, hampir setiap hari pihaknya menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap). Surat perintah tersebut kemudian diajukan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. ”Ada kalau 50 sprindap,” ujarnya di gedung KPK.

Dia memastikan bahwa tidak ada yang mempersulit proses penindakan di KPK. Semua proses administratif, termasuk pengajuan izin penyadapan ke dewas, kata dia, tidak menemui kendala. ”Hampir semua sprindap itu dikabulkan (dewas) kok,” ujarnya mengklaim.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta KPK membuka penyelidikan perkara apa saja yang dihentikan. Hal itu sangat penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban KPK kepada publik. ”Karena bisa saja itu adalah perkara yang dilaporkan masyarakat,” ungkapnya.

Dia juga meminta KPK memaparkan berapa kasus yang tengah diselidiki sejak era kepemimpinan Firli. ”Karena jika perbandingan kasus yang dibuka atau diselidiki lebih sedikit dari yang dihentikan, jelas sekali tugas pimpinan KPK saat ini untuk melemahkan KPK,” tegasnya. (jp)

 

  • Dipublish : 21 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami