Anak Menkumham Mangkir Dari Panggilan KPK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sejatinya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kota Medan bagi tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Chrystelina GS mengatakan, alasan ketidakhadirannya lantaran Yamitema mengaku belum menerima surat panggilan dari KPK.

“(KPK) sudah mengirimkan (surat panggilan), tetapi memang belum sampai ke alamat yang bersangkutan. Diinformasikan kepada kami seperti itu saja,” ujar Chrystelina di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/11).

Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis Biro Humas KPK, Yemitema, rencananya diperiksa selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa. PT Kani Jaya beralamat di Medan dan bergerak di bidang kontraktor proyek jalan dan sekolah.

Kendati demikian, Chrystelina menyebut pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Yemitema. Pemanggilan ulang, kata dia, secepatnya akan dilaksanakan besok.

“Pemeriksaan mudah-mudahan dijadwalkan ulang besok,” tuturnya.

Selain menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak Yasonna Laoly, penyidik KPK juga memeriksa istri tersangka sekaligus Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin, Rita Maharani. Rita pun juga diperiksa untuk tersangka Isa Ansyari.

Chrystelina menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami informasi seputar perjalanan dinas ke Jepang yang dilakukan Tengku Dzul bersama jajaran kepala dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dan diikuti Rita beserta keluarganya.

“Serta siapa-siapa saja pihak yang membiayai perjalanan dinas tersebut,” ucapnya.

Ditemui usai pemeriksaan, Rita enggan berkomentar banyak. Ia hanya berlalu meninggalkan kantor KPK tanpa menggubris pertanyaan yang diajukan awak media.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan, kasus ini bermula kala Tengku Dzulmi mengangkat Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas PUPR Pemkot Medan pada 6 Februari 2019. Setelah pelantikan, Tengku diduga menerima sejumlah pemberian uang dari Isa sebesar Rp20 juta setiap bulan selama kurun Maret hingga Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Tengku.

Pada Juli 2019, Tengku Dzulmi melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas Pemkot Medan. Perjalanan dinas ini dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa, Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemkot Medan, Tengku mengajak istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan. Keluarga Tengku bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Di masa perpanjangan tersebut, keluarga Tengku didampingi oleh Kasubbag Protokol Syamsul Fitri. Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak penyedia jasa perjalanan kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Tengku. Tengku kemudian bertemu dengan Syamsul Fitri dan memerintahkannya untuk mencari dana serta menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp800 juta. Kadis PUPR mengirim Rp200 juta ke Wali Kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota.

Pada 10 Oktober 2019, Syamsul Fitri menghubungi Ajudan Tengku, Aidiel Putra Pratama, dan menyampaikan adanya keperluan dana sekitar Rp800 sampai 900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. Syamsul Fitri kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana, termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut dalam rombongan.

“Diduga Isa dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai kadis PUPR. Di dalam daftar tersebut, Isa ditargetkan untuk memberikan dana sebesar Rp250 juta,” ucap Saut.

Kemudian pada 13 Oktober 2019, Syamsul menghubung Isa untuk meminta bantuan dana sebesar Rp250 juta. Keesokan harinya, Isa menghubungi Syamsul dan menyampaikan untuk mentransfer dana tersebut ke rekening bank atas nama kerabat dari Aidiel.

Pada 15 Oktober 2019, Isa mentransfer Rp200 juta ke rekening tersebut dan melakukan konfirmasi kepada Syamsul. Syamsul kemudian bertemu dengan Aidiel dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp200 juta sudah ditransfer ke rekening kerabatnya.

KPK Panggil Putra Menkumham Yasonna Terkait Kasus Suap Wali Kota Medan

Aidiel menghubungi kerabatnya dan meminta agar uang diserahkan ke rekannya sesama ajudan Wali Kota yang kemudian disimpan di ruangan bagian protokoler Pemkot Medan. Salah satu ajudan wali kota Medan yang lain, Andika, kemudian menanyakan kepada Isa tentang kekurangan uang sebesar Rp50 juta yang disepakati. Isa menyampaikan untuk mengambil uang tersebut secara tunai di rumahnya.

Pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Andika datang ke rumah Isa untuk mengambil uang Rp50 juta yang ditujukan untuk Tengku. Di saat perjalanan dari rumah Isa, kendaraan Andika diberhentikan oleh tim KPK untuk diamankan beserta uang tersebut.

Saat kendaraan Andika dihampiri oleh petugas KPK yang telah menunjukkan tanda pengenal, Andika memundurkan mobilnya dengan cepat sehingga hampir menabrak petugas KPK yang harus melompat untuk menyelamatkan diri. Andika kemudian kabur bersama uang sebesar Rp50 juta tersebut.

Namun belakangan, Andika telah menyerahkan diri kepada KPK berikut uang Rp50 juta yang sempat dibawa kabur olehnya.

(fin)

  • Dipublish : 12 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami