Apindo Sulsel Minta Biaya Birokrasi Dipangkas

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR – Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel berharap Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah memberi perhatian lebih kepada dunia usaha untuk perbaikan dan peningkatan perekonomian serta iklim investasi. Cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah memangkas biaya birokrasi dan menghilangkan pungutan ilegal disepanjang jalur pengembangan dunia usaha.

Biaya birokrasi sampai saat ini masih menjadi momok yang menghambat pengembangan dunia usaha. Padahal, harusnya pemerintah memberikan prioritas kepada para pengusaha, utamanya UMKM agar mampu menciptakan dan menanamkan investasi ke Sulsel. Oleh karena itu, perlu dibuat strategis khusus untuk menarik minat pengusaha dalam berinvestasi ke Sulsel.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Pengurus Harian DPP Apindo Sulsel di ruang Orchid Hotel Claro Makassar, Sabtu 24 Agustus 2019. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Apinso Sulsel La Tunreng turut dihadiri dewan penasehat, dewan pakar, sekretaris, dan wakil ketua Apindo Sulsel.

“Peningkatan daya saing di Sulsel perlu diperhatikan dengan pemangkasan biaya birokrasi  dan menghilangkan pungutan ilegal. Harusnya, pengurusan dunia usaha semuanya dipermudah dan jika boleh, semuanya bebas biaya. Barulah nanti, setelah usaha berkembang, pemerintah memberlakukan biaya hingga pajak dan sebagainya, seperti di negara lain,” jelas La Tunreng.

Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja ini juga mengatakan Apindo selaku organisasi pengusaha bukan hanya mengkritik pemerintah tapi juga memberikan solusi sebagai jalan keluar yang harus diambil. Sebab selama ini, Apindo merupakan mitra dan pemerintah tidak boleh jalan sendiri.

Prof. Wardihan Sinrang selaku dewan pakar menyampaikan pentingnya keterlibatan secara aktif dunia usaha dalam membantu gubernur untuk memajukan Sulsel. “Kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam pengembangan daerah perlu ditingkatkan. Pemberdayaan petani dari hulu sampai hilir juga harus dimaksimalkan. Termasuk sektor perikanan perlu mendapatkan perhatian serius dalam hal regulasi untuk meningkatkan pendapatan nelayan,” katanya.

Dr. Muliyadi Hamid yang juga anggota dewan pakar menyebutkan sudah saatnya pengembangan SDM yang disebut konsep triple helix atau kemitraan dunia usaha dengan perguruan tinggi bersama pemerintah diterapkan secara maksimal. Konsep ini sangat baik dan akan sangat membantu masyarakat seluruh pihak karena akan terjadi sinkronisasi kebutuhan dunia usaha dengan perguruan tinggi yang didukung oleh pemerintah.

Sekretaris Apindo Sulsel Yusran IB Hernald menambahkan, bahwa rekomendasi dari rapat mengenai perbaikan dan peningkatan perekonomian serta iklim investasi tidak hanya akan diberikan kepada Gubernur Sulsel.  Tapi juga akan menjadi masukan kepada Presiden Jokowi seiring dengan surat Menteri Sekretaris Negara perihal permintaan masukan dari dunia usaha dalam peningkatan investasi.

(*)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 26 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami