Aplikasi Wise Kitaji, Inovasi RSUD Haji Dukung Keterbukaan Informasi Publik

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR,- Keterbukaan informasi publik masih menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan. Sistem penyebaran informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) diharap bisa berjalan optimal.

Setiap OPD di Pemprov Sulsel pun diwajibkan untuk membuat inovasi yang bisa menunjang keterbukaan informasi ke publik. Seperti yang dilakukan RSUD Haji Makassar.

Direktur RS Haji Makassar dr Haris Nawawi mengatakan inovasi sistem informasi merupakan faktor penting pendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini disampaikan dalam presentasi di hadapan tim penilai pemeringkatan keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi, Selasa (13/10).

Bernama Wise Kitaji atau Whistleblowing system Rumah Sakit Haji Makassar, aplikasi ini adalah inovasi yang diluncurkan sebagai penyedia informasi rumah sakit di masa pandemi. “Manfaat dari inovasi ini di pelayanan informasi publik adalah kontrol masyarakat, dengan begitu pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik menjadi semakin baik,” kata Haris.

Ia menjelaskan, aplikasi ini bisa jadi sarana bagi masyarakat jika ingin menyampaikan saran, keluhan dan laporan. Masyarakat bisa langsung melaporkan jika ada korupsi, penyalahgunaan wewenang, membahayakan keselamatan dan keamanan kerja, perbuatan melanggar hukum, dan pelanggaran kebijakan dan peraturan rumah sakit, kode etik dan benturan kepentingan.

“Nanti terhubung secara otomatis dengan whatsapp. Intinya, saat ini akses informasi publik dituntut menjadi semakin cepat, mudah, dan murah sehingga inovasi perlu terus dikembangkan. Kami menghadirkan Wise Kitaji untuk itu,” tegasnya.

Ia berharap aplikasi Wise Kitaji mampu membawa RSUD Haji masuk dalam 10 besar OPD yang informatif dan terbuka. Pihaknya saat ini terus berupaya meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara lebih baik dan efisien.

Diketahui, Komisi Informasi Provinsi nantinya akan mengumumkan daerah/OPD yang masuk dalam kategori informatif, cukup informatif, tidak informatif, menuju informatif.
Tujuan pemeringkatan yang dilakukan ini adalah untuk mengukur kepatuhan Badan Publik Pemerintah terhadap kewajiban Keterbukaan Informasi Publik sesuai mandat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, sepanjang tahun 2019 ini.(erwin/jm)

  • Dipublish : 13 Oktober 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami