April, Kartu Pra Kerja Tahap Awal Dibagikan di Wilayah Jakarta dan Jawa Barat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Program Kartu Pra-Kerja yang dikampanyekan Joko Widodo saat Pilpres akan diluncurkan pada April 2020. Untuk tahap awal kartu akan dibagikan di Jakarta dan Jawa Barat.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan target peluncuran Kartu Pra-Kerja pada April 2020. Untuk tahap awal daerah yang akan dibagikan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dan Jawa Barat.

“Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain,” katanya di Jakarta, Selasa (18/2).

Terkait pembagian di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, dia beralasan karena jumlah pencari kerja yang sangat besar di wilayah tersebut.

“Perkembangannya cepet, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar,” katanya.

Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Pra-Kerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Ditambahkannya, implementasi Kartu Pra-Kerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR. Namun tinggal menantikan peraturan presiden.

“Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan,” imbuhnya.

Meski telah memiliki Kartu Pra-Kerja, namun Moeldoko mengaku belum bisa menjamin sasaran peserta yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap dunia kerja.

Sebab, pemerintah, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja. Namun, pastinya pemerintah ingin para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru.

“Sementara ini kami coba hubungkan supply dan demand agar mereka terakomodasi di lapangan. Kami tidak ingin buat kursus yang tidak dibutuhkan oleh pengusaha,” katanya.

Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan akan menyeleksi ketat penyelenggara kursus dan latihan kerja bagi sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti program pelatihan prakerja melalui verifikasi lintas sektor.

“Nanti kami verifikasi dengan detail di lapangan apa kursus itu memiliki kapasitas memadai atau tidak, jangan sampai muncul kursus kaki lima, begitu tahu ada program Rp 10 triliun, muncul kursus kaki lima, itu kami tidak mau,” katanya.

Menurut dia, seleksi ketat akan melibatkan lintas sektor di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan berbasis aplikasi, pemerintah daerah dan Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja.

Meski demikian, Moeldoko mengaku belum mengetahui pasti jumlah tempat kursus atau Balai Latihan Kerja (BLK) karena masih disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan dan PMO.

“Nanti dari Kemnaker akan siapkan BLK, dari sisi PMO juga akan siapkan BLK atau kursus yang bersifat bisa dari luar negeri, penyelenggaranya bisa dari dalam negeri, yang betul-betul yang sudah terpilih terverifiksi,” imbuhnya.

Sementara ekonom senior Chatib Basri berharap program Kartu Pra-Kerja dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dari pengaruh perlambatan ekonomi global akibat wabah virus corona.

“Bisa dikasih program cash for training, kartu pra kerja, misalnya dipakai untuk bantu itu,” katanya.

Menurutnya, Kartu Pra-Kerja dapat menjadi salah satu langkah memperkuat ekonomi domestik mengantisipasi dampak dari luar negeri.

Dengan adanya pelatihan dalam program tersebut maka diharapkan pencari kerja terserap dunia usaha. Dampaknya daya beli masyarakat meningkat.

“Sebetulnya ini bagian yang didorong melalui daya beli bentuknya bisa padat kerja, kasih uang tunai atau training. Singapura melakukan itu waktu krisis finansial global,” katanya.

Dia mengatakan bila ketahanan ekonomi domestik bisa dijaga, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap stabil.

Pemerintah menargetkan dua juta peserta Kartu Pra Kerja dengan manfaat memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-Rp7 juta dari total anggaran Rp10 triliun pada 2020.

Pemerintah mencatat jumlah pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai tujuh juta orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja per tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan mencapai 2,8 juta orang. Angkatan kerja tersebut sebagian besar berusia 18-24 tahun.(gw/fin)

  • Dipublish : 19 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami