Aset Pemprov Sulsel di Data KPK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian monitoring evaluasi (monev) koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam kegiatan kali ini, KPK memfasilitasi proses rekonsiliasi aset daerah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, perwakilan kementerian dan lembaga, serta Kanwil DJKN.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, rekonsiliasi tersebut menyasar aset pendanaan, personel, prasarana, dan dokumentasi (P3D) yang diterima Pemprov Sulsel dari tujuh kementerian. Total asetnya mencapai Rp900 miliar.

“Aset tersebut berupa 141 bidang tanah dengan luas total 227,6 hekrare,” ujar Febri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/10).

Febri merinci, keseluruhan aset tersebut berasal dari tujuh kementerian. Dengan perincian, sembilan bidang tanah senilai Rp25,8 miliar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), 22 bidang tanah senilai Rp147,7 miliar dari Kementerian Pertanian (Kementan), dan lima bidang tanah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp13 miliar.

Selain itu, delapan bidang tanah senilai Rp7,3 miliar dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), lima bidang tanah senilai Rp673 miliar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 84 bidang tanah senilai Rp22,5 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta delapan bidang tanah senilai Rp10 miliar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Penyerahan aset tersebut didasarkan pada undang-undang otonomi daerah yang ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga kepada pemerintah daerah,” ucap Febri.

Akan tetapi, dikatakan Febri, KPK menemukan proses pelimpahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang cukup. Sehingga, Pemprov Sulses memiliki keterbatasan atas hak terkait proses legislasi aset.

“Beberapa aset bahkan ditemukan dalam penguasaan pihak ketiga sehingga berpotensi kerugian bagi pemerintah daerah jika tidak segera dilegalisasi,” tuturnya.

Melalui kegiatan rekonsiliasi tersebut pula, KPK merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk bersurat kepada kementerian terkait untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan. Hal ini sebagai dasar proses sertifikasi maupun penyelesaian aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Selain memfasilitasi rekonsiliasi, hingga triwulan tiga 2019, KPK berhasil mendorong Pemprov Sulsel untuk melakukan penertiban aset senilai total Rp6,5 truliun. Dengan perincian pengembalian tujuh aset senilai Rp1,4 triliun yang dikuasai pihak ketiga kepada Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Selain itu, penertiban fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari empat perumahan di Pemkot Makassar senilai Rp1,86 triliun, penertiban kendaraan dinas Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar berupa sebuah eskavator dan 24 kendaraan senilai Rp6,7 miliar. Sedangkan dari penertiban aset (P3D) seluruh Pemda di Sulsel ditertibkan senilai Rp3,2 triliun dan penertiban 79 aset daerah pemekaran Pemkab Luwu dan Pemkot Palopo senilai Rp42 miliar.

“Dalam rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) di Provinsi Sulsel pada 21-25 Oktober 2019 di Kantor Gubernur Sulsel, KPK terus mendorong keseriusan Provinsi Sulsel untuk menertibkan dan menyelesaikan permasalahan sejumlah aset yang belum selesai,” tegas Febri.

Salah satu persoalan aset yang terus didorong adalah sertifikasi aset tanah pemda. Dari 30.124 bidang tanah di Provinsi Sulsel, baru sekitar 38% atau 11.149 tanah yang telah bersertifikat hingga September 2019.

Sementara terkait optimalisasi pendapatan daerah per September 2019, KPK mencatat capaian sebesar 40% peningkatan pendapatan pajak asli daerah dari Rp234 miliar di periode yang sama tahun 2018 menjadi Rp 328 Miliar. Pajak-pajak tersebut bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Sedangkan sumber pendapatan daerah lainnya yang berhasil didorong terkait penagihan piutang pajak daerah senilai Rp21,8 miliar. Piutang pajak tersebut bersumber dari penerimaan atas penagihan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas, kendaraan bermotor perorangan dan badan usaha, pajak air permukaan, pajak hotel, restoran, hingga pajak hiburan.

(fin)

  • Dipublish : 23 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami