Awal Tahun Program Penyaluran Sembako Akan Disalurkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Program penyaluran sembilan bahan pokok (sembako) 2020 akan diberikan mulai awal tahun. Bantuan ini diharapkan mampu menanggulangi masalah kemiskinan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemberian bantuan akan dilaksanakan lebih cepat di awal tahun agar dapat dirasakan secepat mungkin dan punya dampak signifikan.

“Pertemuan kali ini untuk mengevaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 dan persiapan Program Sembako 2020 yang leading sektornya berada di Kementerian Sosial,” katanya, usai memimpin rapat tingkat menteri terkait Program Sembako 2020 di Kemenko PMK Jakarta, Selasa,

Dijelaskannya, tahun 2020 nilai bantuan sosial pangan dari naik dari Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM). Tambahan sebesar Rp40 ribu direkomendasikan oleh pemerintah untuk membeli tambahan bahan pangan selain beras dan telur seperti ikan, daging, ayam, dan kacang-kacangan.

“Penambahan Rp40 ribu adalah realisasi janji presiden atas Program Sembako. Pemerintah tak meluncurkan kartu baru, melainkan menambah nilai bansos dan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah dimiliki KPM,” terangnya.

Dengan penambahan nilai bansos, kata Muhadjir, diharapkan akan memberi kesempatan bagi masyakarat berpendapatan rendah untuk membeli bahan pangan lebih bervariasi. Selain itu pemerintah juga menekankan program bantuan ini akan berjalan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan kebijakan diskresi.

“Program bantuan ini akan disinergikan dengan program pemerintah lainnya dalam rangka penanggulangan stunting. Nantinya akan ada kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintervensi langsung dalam pengentasan kekerdilan pada anak,” katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pihaknya telah siap menyalurkan PKH yang nilainya sekitar Rp7 triliun dan BPNT senilai Rp2 triliun pada awal Januari.

“Ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban dan meningkatkan konsumsi di kalangan masyarakat berpendapatan rendah,” katanya.

Terpisah, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Andi Hanindito mengatakan diharapkan para penerima PKH akan mampu “naik kelas” dan meraih graduasi sejahtera mandiri, sehingga kualitas hidupnya semakin baik.

“PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga prasejahtera yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH,” katanya.

Dia menambahkan, sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka.

“Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi,” katanya.

Melalui PKH, keluarga prasejahtera didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan.

“Termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan,” katanya.

PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan “center of excellence” penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

(fin)

  • Dipublish : 18 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami