Awasi Bantuan Covid-19, BPKP Minta KPK Hingga Polri Bersinergi

Ilustrasi petugas menyiapkan paket-paket bantuan sembako yang akan disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 (Dok. Robertus Risky/Jawa Pos)
Ilustrasi petugas menyiapkan paket-paket bantuan sembako yang akan disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 (Dok. Robertus Risky/Jawa Pos)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, baik pada aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karenanya, langkah kebijakan penanganan Covid-19 sangat penting untuk dikawal agar pelaksanaannya cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan penanganan dampak Covid-19 ini harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri karena ini merupakan pertaruhan yang besar.

“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berperan aktif dalam upaya menyediakan early warning system dan memberikan solusi yang tepat dan cepat atas permasalahan yang dihadapi dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam menjaga akuntabilitas,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6).

Mengingat luasnya aspek langkah kebijakan dan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19, APIP harus saling berkolaborasi dalam melaksanakan pengawasan. Dengan kolaborasi dan sinergi antar APIP, maka jangkauan pengawasan akan menjadi semakin luas serta kapasitas deteksi permasalahan dan kapasitas menemukan solusi yang tepat.

“Sinergi dan kolaborasi juga harus dibangun antara APIP, Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum, mencakup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri. Kolaborasi ketiga pihak tersebut akan membangun perspektif yang lebih komprehensif dalam pengawalan akuntabilitas, efektivitas kegiatan dan ketaatan pada perundangan,” tambahnya.

Dengan adanya komitmen bersama untuk pendeteksian dini permasalahan serta perumusan solusi nyata atas permasalahan, akuntabilitas program penanganan Covid-19 dapat terjaga dan manfaatnya akan tepat sasaran.

“Kita tidak lagi bisa bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus berbicara Indonesia secara utuh, sehingga akan menghasilkan dampak perbaikan yang signifikan dalam waktu yang lebih cepat,” tutupnya. (jp)

  • Dipublish : 11 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami