Awasi Kasus Korupsi Asuransi Jiwasraya

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Tim penyidik pidana khusus Kesukaan Agung telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya dari penyidik pidana khusus Kejati DKI. Dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya terkait dengan produk JS Saving Plan yang dijual Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis PT Asuransi Jiwasraya selama tahun 2014-2018. Produk tersebut menawarkan persentase bunga yang cenderung di atas rata-rata yakni 6,5 persen.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan pengambilalihan penanganan perkara kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung itu menimbulkan banyak pertanyaan. “Ada kemungkinan diambil alih karena kasus tersebut berlarut-larut dan menjadi perhatian publik. Sebab, menyangkut kepentingan banyak orang. Apalagi penangannya belum tuntas bahkan mungkin ada penyimpangan. Karena itu Kejagung ambil alih,” kata Suparji kepada FIN di Jakarta, Rabu (11/12).

Karena itu, penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung harus membuktikan dengan segera menetapkan tersangka. Sebab, telah mengambil alih penanganannya perkara dari Kejati DKI. “Apabila kesulitan alat buktinya, hendaknya ada supervisi dari KPK,” jelasnya.

Tak hanya itu. Penanganan perkara ini yang dugaan kerugian negaranya luar biasa harus langsung diawasi oleh publik. Karena itu, Kejaksaan Agung harus transparan dalam penyidikan. “Harus diawasi oleh publik, tuntaskan perkara ini,” paparnya.

Suparji menyarankan jika memang diperlukan ada pengawasan dari DPR. “Kalau perlu dibuat panja di DPR. Sebab, jika hanya diawasi melalui rapat dengar pendapat nggak efektif,” tutupnya.

Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pengambil alihan perkara dugaan korupsi di PT Jiwasraya karena menyangkut wilayah nasional. Tidak hanya berada di DKI Jakarta. “Iitu ada beberapa case yang ditangani Kejati DKI. Sekarang sudah ditarik semua ke Kejagung. Karena wilayah tindak pidananya seluruh Indoenesia,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (11/12).

Disinggung soal penetapan tersangka dalam kasus ini, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menegaskan hingga saat ini belum pada tahap penetapan tersangka. “Masih dilakukan pendalaman, sudah penyidikan,” tutupnya.

Kondisi yang menimpa Jiwasraya dapat memberikan dampak sistematik terhadap pasar keuangan, utamanya asuransi. Kepercayaan nasabah harus tetap terjaga demi terwujudnya visi Jokowi dalam meningkatkan Foreign Direct Investment. “Ekonomi kita mulai membaik di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Iklim investasi harus didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pasar keuangan dan asuransi,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto.

Menurut politisi Partai Golkar ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus banyak belajar dari kasus ini untuk menghindari dampak sistemik. Pasalnya, kasus Jiwasraya ini mirip sekali dengan kejadian AIG di Amerika Serikat pada tahun 2008. Selain harus menyelesaikan kasus Jiwasraya ini, OJK juga harus membuat aturan yang mengantisipasi agar kasus yang sama tidak terulang lagi. “Aturan pasar asuransi perlu di review semua, OJK harus membuat kebijakan dan aturan yang friendly. Namun tetap dapat menjaga stabilitas pasar keuangan dan asuransi. Kami di komisi XI DPR RI siap bahu membahu menjaga stabilitas ekonomi,” ucapnya.

(lan/fin/rh)

  • Dipublish : 12 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami