Bansos Bagi Karyawan Terdampak PSBB, 2.582 Penganggur Datangi Disnaker

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

SURABAYA − Pemkot Surabaya akhirnya mengeluarkan Perwali 16/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jumat (24/4). Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa karyawan yang terdampak PSBB bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemkot.

Selain karyawan, pemkot memberikan bantuan kepada pelaku usaha. Khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bentuknya pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19 selama PSBB. ’’Yang ditunggu selanjutnya adalah aturan yang lebih detail dari perwali itu. Terutama mengenai bagaimana bentuk bantuannya, juga kapan diberikan,’’ ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya Khusnul Khotimah Jumat (24/4).

Dia sudah membaca seluruh isi perwali tersebut. Mayoritas isinya sama dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Khusnul berharap ketentuan yang lebih mendalam itu dikeluarkan secepatnya. Sebab, PSBB bergulir pada Selasa (28/4).

Khusnul menunjukkan banyaknya keluhan warga yang sudah menanyakan kapan bantuan dari pemkot itu cair. Ada yang sudah masuk data MBR. Ada juga yang belum. ’’Ini lho mereka tanya. Bu, tidak ada bantuan sembako ta? Bantuan dari pemkot kapan diberikan, Bu?’’ ujar koordinator Dapur Umum DPC PDIP Surabaya itu.

Warga mendapatkan bantuan beras, kering tempe, dan abon. Pemberitahuan itu diumumkan sejak awal bulan ini. Namun, realisasinya masih terganjal pengadaan. Sebab, membeli bahan pokok dengan anggaran Rp 160 miliar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh asal tunjuk.

Khusnul berharap pemkot mengombinasikan data yang dimiliki dinas-dinas. Misalnya, data MBR yang dimiliki dinsos bisa dikombinasikan dengan data yang dimiliki dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar) serta dinas tenaga kerja (disnaker).

Komisi D mendapati adanya hotel yang merumahkan karyawannya karena okupasi menurun. Banyak juga yang sudah terkena PHK. Data tersebut didapat dari dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar).

Ada juga data dari disnaker. Ribuan orang menganggur karena perusahaannya tutup. Mereka mendaftarkan diri untuk mengikuti program prakerja dari pemerintah pusat agar mendapat bantuan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mendukung rencana pemkot untuk memberikan sembako ke MBR dan warga lain yang membutuhkan. Namun, menurut dia, masih banyak warga yang belum terdata. ’’Saya melihat hingga hari ini pemkot belum proaktif mendata warga yang terdampak Covid-19,’’ jelasnya.

Reni pernah menyurvei warga yang mengadu kepadanya. Dari 20 orang yang mengadu, hanya lima yang sudah terdata sebagai MBR.

Menurut dia, pendataan MBR perlu diperluas. Sebab, yang tidak mampu saat ini bukan hanya warga berpenghasilan rendah. Pegawai yang tadinya mampu juga bisa masuk data MBR gara-gara pandemi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya Dwi Purnomo mengatakan, jumlah pengangguran yang melapor semakin hari semakin meningkat. Pekan lalu dia melapor ke komisi D bahwa ada 600 orang yang terkena PHK atau dirumahkan. ’’Setiap hari jumlahnya pasti naik,’’ kata Dwi kemarin.

Hingga kemarin sore, penganggur yang telah melapor ke disnaker sudah mencapai 2.582 orang. Mereka mendapatkan pendampingan untuk mengikuti program prakerja dari pemerintah pusat.

Menurut dia, jumlah tersebut tidak menunjukkan data riil tentang penganggur, orang yang dirumahkan, hingga PHK. Sebab, banyak di antara mereka yang tidak melapor ke disnaker. Mereka memilih mendaftar program prakerja secara mandiri. ’’Salah satu bansos yang mereka dapatkan berasal dari prakerja itu,’’ katanya. (jp)

  • Dipublish : 26 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami