Barang Gratifikasi Pejabat Sebanyak 56 Dilelang

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melelang 56 barang pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Lelang akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung pada Jumat (25/10).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, barang-barang tersebut terdiri dari pakaian, kain, parfum, jam tangan, perhiasan, logam mulia, alat elektronik, pajangan, hingga kartu uang elektronik dan voucher pengisian BBM. Ia pun memastikan keseluruhannya telah melalui serangkaian pemeriksaan oleh Direktorat Gratifikasi.

“Barang-barang yang dilelang telah melewati proses pelaporan, analisa, hingga penetapan gratifikasi oleh KPK,” ujar Febri kepada wartawan, Kamis (24/10).

Febri menjelaskan, nilai limit barang yang dilelang beragam. Mulai dari yang paling tinggi yaitu Rp6.265.000 untuk logam mulia seberat 10 gram hingga yang paling rendah Rp66 ribu unutuk sebuah pisau kujang sepanjang 30cm.

Febri menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelang diwajibkan memenuhi syarat dan ketentuan. Pertama, mendaftar sebagai calon peserta lelang dan mengaktifkan akun pada www.lelang.go.id dengan mengunggah salinan KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

Kedua, peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing. Setoran uang jaminan lelang harus diterima KPKNL selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang atau 24 Oktober 2019.

Ketiga, pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat lima hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

Keempat, uang jaminan yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli. Kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan, hal itu menjadi tanggungan peserta lelang.

Terakhir, calon peserta lelang melakukan penawaran secara close bidding dengan mengakses www.lelang.go.id sesuai waktu yang telah ditentukan. Pengajuan penawaran ditutup pada Jumat pukul 09.00 WIB.

“Sedangkan open house untuk melihat barang yang akan dilelang dilaksanakan sebanyak dua kali di Jakarta dan Bandung pada 21-22 Oktober 2019 di DJKN Jakarta dan 24 Oktober 2019 di KPKNL Bandung,” tutur Febri.

Febri menyampaikan, pelaporan gratifikasi merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Ia menambahkan, UU KPK dan UU tipikor mengatur kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan.

“Meskipun mekanisme pelaporan gratifikasi ini dilaksanakan di Kedeputian Bidang Pencegahan, terdapat resiko pidana yang cukup berat jika ada penyelenggara negara yang tidak melaporkan sesuai aturan,” ucapnya.

Sebagaimana diatur di Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana penerimaan gratifikasi adalah empat sampai 20 tahun penjara dan denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Ancaman pidana ini tidak berlaku jika penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sebagaimana diatur di Pasal 12 C UU yang sama.

“KPK telah membangun berbagai sarana pelaporan gratifikasi agar para pejabat lebih mudah melakukan pelaporan gratifikasi. Selain pelaporan langsung ke KPK, surat dan email, laporan gratifikasi juga dapat menggunakan aplikasi Gratifikasi Online atau GOL melalui HP android ataupun IOS. Bahkan di instansi masing-masing juga terdapat Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), sehingga pelaporan juga dapat dilakukan ke KPK melalui UPG tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Febri, sejak 2016 sampai Oktober 2019, KPK telah melakukan pengembalian keuangan negara cukup signifikan dari pelaporan gratifikasi. Bagi gratifikasi dalam bentuk uang yang ditetapkan menjadi milik negara maka menjadi PNBP yang disetor ke kas negara, hingga gratifikasi dalam bentuk barang yang dilelang oleh DJKN.

“Dari tahun 2016 sampai dengan Oktober 2019 total gratifikasi dalam bentuk uang dan barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara adalah sejumlah Rp158,16 miliar,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rahmatarwata menyebut, hasil lelang yang dilakukan DJKN memberikan kontribusi pendapatan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada 2018 lalu, hasil lelang yant diterima negara mencapai Rp415,76 miliar.

“Memang ini tidak terlalu besar, hanya ratusan miliar. Tapi PNBP ini jadi satu kontribusi yang lumayan,” ujar Isa.

Ia menambahkan, DJKN pun terus melakukan inovasi untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi lelang. Salah satunya dengan menghadirkan situs lelang.go.id yang dapat diakses baik melalui PC maupun telepon genggam.

Isa berharap melalui langkah ini, lelang dapat memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar ke depannya. DJKN menargetkan penerimaan lelang 2019 dapat menembus angka Rp500 miliar.

(fin)

  • Dipublish : 25 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami