Bareskrim Turun Tangan Garap Fintech Ilegal

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Mabes Polri sepakat akan menindak tegas financial technology (fintech) atau pinjaman online ilegal. Terlebih fintech yang telah melakukan pengancaman.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo mengatakan ada enam kategori kejahatan dalam fintech ilegal, yaitu penyadapan data, penyimpanan data pribadi, pengiriman gambar porno yang mengarah ke pencemaran nama baik, pengancaman, manipulasi data, dan ilegal akses.

“Keenam kategori ini kita bisa kita jerat dalam pasal-pasal yang sudah terangkum dalam Undang-Undang ITE. Lebih daripada itu, belum ada kami temukan pasal-pasal lain yang bisa menjerat para fintech-fintech ilegal tersebut,” kata Rickynaldo di Mabes Polri, Jumat (2/8).

Namun demikian, Rickynaldo mengakui, pihaknya saat ini belum dapat maksimal mengendalikan berkembangnya fintech ilegal di Indonesia. Sebab sebagian besar server aplikasi fintech ilegal berada di luar negeri.

“Ya, khusus untuk fintech ilegal, kami saat ini tak bisa mengantisipasi dengan maksimal karena hampir sebagian besar server-servernya ada di luar negeri. Sedangkan, di Indonesia hanya 20 persen,” jelas Rickynaldo.

Adapun fintech yang servernya ada di Indonesia, katanya, mayoritas adalah yang legal atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, pihaknya memberi saran ke masyarakat tidak melakukan peminjaman dengan fintech ilegal.

“Alasan ini, karena salah satu yang jadi syarat pokok adalah memberikan data pribadi, jika kita berikan pada orang yang tak bertanggung jawab bisa disebar, karena kita mengirimkan foto dan KTP,” terang Rickynaldo.

Rickynaldo menerangkan, pada umumnya pihak fintech ilegal akan berulah ketika peminjam tak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

“Di masa jatuh tempo itulah, biasanya mulailah muncul tindak pidana yang dilakukan orang-orang suruhan perusahaan investasi ilegal atau fintech ilegal, yang biasanya kalau di dunia nyata disebut debt collector,” urainya.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengklaim, pihaknya telah menghentikan operasional 177 fintech ilegal, dan 826 Peer-to-Peer (P2P) lending ilegal sepanjang Januari-Agustus 2019.

Menurut Tongam, 177 fintech ilegal yang telah dihentikan terdiri atas kegiatan 117 trading forextanpa izin, 13 Multi Level Marketing (MLM) tanpa izin, 11 investasi uang, 5 investasicryptocurrency, dan 31 investasi lainnya.

“Sesuai data SWI, jumlah P2P lending tidak terdaftar yang berpotensi merugikan masyarakat 404 entitas pada 2018 dan 826 entitas sejak awal 2019. Artinya, ada 1.230 P2P lending yang telah ditangani SWI sejak 2018,” ungkapnya.

“Data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan SWI pada 16 Juli 2019, sebanyak 143 P2P lending ilegal,” sambungnya.

Lebih jauh, kata Tongam, berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server fintech tersebut, sebanyak 42 persen tidak diketahui asalnya, kemudian 22 persen dari Indonesia, lalu 15 persen dari AS, dan sisanya dari berbagai negara lain.

Namun demikian, dari keseluruhan lokasi server fintech ilegal tersebut itu tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di baliknya. Jadi, walaupun SWI sudah banyak menutup kegiatan P2P lending tanpa izin OJK, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul.

“Bahkan, pada website dan Google Playstore atau link unduh aplikasi yang diblokir tersebut,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, saat ini juga masih banyak yang dapat diakses melalui media lain, seperti media sosial Instagram, Facebook, hingga SMS. Dengan kondisi ini, pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, sebelum melakukan investasi.

“Dan kami minta masyarakat juga harus pastikan pihak yang menawarkan produk investasi itu pun memiliki izin dalam menawarkan produk investasi, atau tercatat sebagai mitra pemasar. Dan terakhir, memastikan juga pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

(Mhf/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 3 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami