Baru Dilantik Jadi Anggota Dewan, SK Digadai Hingga Rp1 Miliar

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

PAMEKASAN– Biaya politik tidak murah. Butuh dana ratusan hingga miliaran rupiah untuk bisa duduk sebagai anggota dewan. Tak heran, sejumlah anggota dewan yang baru dilantik langsung menggadaikan SK pengangkatannya ke beberapa perbankan.

Salah satunya terjadi pada anggota DPRD di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep sudah menggadaikan SK pengangkatannya ke bank. Sementara di Bangkalan baru ada dua anggota dewan yang berkonsultasi ke perbankan tentang cara menjaminkan SK untuk pinjaman.

Sekretaris DPRD Sampang Moh. Anwar Abdullah mengutarakan, 45 anggota DPRD yang sudah dilantik akan menerima gaji pertamanya pada September ini. Ada lima tunjangan yang akan diterima anggota dewan selain selain gaji pokok. ”Nominalnya sama dengan periode sebelumnya,” ujarnya.

Namun, gaji pada September tidak akan diterima secara utuh oleh anggota DPRD Sampang. Pasalnya, banyak alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk.

”Tunjangan alat kelengkapan dewan pada September ini tidak bisa diberikan,” terangnya.

Mengenai anggota dewan yang menggadaikan SK sebagai jaminan di Bank, Anwar menegaskan sudah ada lima anggota dewan yang mengajukan rekomendasi. Kini sudah diproses pengajuan pinjamannya di bank.

Untuk mengajukan peminjaman uang ke bank dengan menjaminkan SK, dewan harus memperoleh rekomendasi dari pihaknya. Sebagian bank ada yang menggunakan sistem potong gaji.

”Ada satu bank yang langsung potong gaji untuk pembayaran tagihan cicilan tiap bulan,” ujarnya.

usai pelantikan, sudah ada beberapa bank di Sampang yang datang ke kantor DPRD untuk menawarkan kerja sama. Itu bertujuan mengakomodasi kepentingan wakil rakyat yang akan meminjam uang.

”Bagi wakil rakyat yang akan mengajukan pengajuan pinjaman uang ke bank dalam waktu dekat, harus dibuatkan surat pemberitahuan karena kartu anggotanya belum jadi,” paparnya.

Di Kota Keris sudah ada 10 anggota DPRD yang mengajukan pinjaman dengan jaminan SK pengangkatan anggota dewan. Itu disampaikan Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko kemarin.

Namun, dia enggan menyebut identitas anggota DPRD Sumenep dimaksud tersebut. ”Kalau identitas itu privasi, kami tidak boleh menyebutkannya. Kalau jumlahnya 10 orang” ungkap Novi.

Dia menjelaskan, besaran kredit yang dipinjam anggota dewan itu bervariasi. Mulai Rp 500 juta, Rp 700 juta, hingga Rp 1 miliar. Total pinjaman yang bisa dilakukan yaitu 70 persen dari akumulasi gaji yang diterima dewan selama lima tahun. ”Maksimal sekitar Rp 1–Rp1,1 miliar,” terangnya.

Penggadaian SK keanggotaan dewan juga terjadi di Pamekasan. Cara itu dilakukan untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan selama pencalonan hingga pelantikan.

Sebab, biaya politik mahal lantaran calon anggota legislatif (caleg) tidak hanya mengeluarkan biaya operasional dan tim sukses. Tetapi, juga memberi ”sangu” kepada calon pemilih agar memilih saat di bilik suara.

Selain itu, ada dana lain yang harus dikeluarkan. Misalnya, pembelian genset untuk kelompok masyarakat, penerangan lampu yang dibiayai secara mandiri, dan dana operasional selama tahapan pileg.

Kebutuhan anggaran caleg cukup fantastis. Yakni, Rp 1–2 miliar. ”Kadang ada yang mengeluarkan uang segitu besar, masih saja belum terpilih,” kata pria yang dua periode menjadi anggota DPRD Pamekasan itu.

Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya itu. Mulai menjual aset, mencari donatur, hingga mencari pinjaman. Tidak heran ketika selesai dilantik, SK pengangkatannya langsung digadaikan.

Nominal pinjaman beragam. Mulai Rp 300 juta sampai Rp 500 juta. Pembayaran utang tersebut langsung potong gaji. ”Cara yang paling mudah mendapatkan dana, ya gadaikan SK,” ungkapnya.

Anggota dewan juga memiliki kewajiban membanyar sumbangan partai. Nominalnya beragam, bergantung pada kebijakan partai. Biasanya, tiap anggota diberi kewajiban membayar Rp 2–3 juta. ”Iuran untuk fraksi juga ada,” katanya.

Berbeda dengan narasumber yang enggan disebutkan namanya itu. Ketua sementara DPRD Pamekasan Halili Yasin mengaku tidak pernah menggadaikan SK pengangkatannya. Menurut dia, biaya politik tidak mahal. Hanya kisaran puluhan juta untuk biaya operasional.

”Teman-teman anggota dewan yang gadaikan SK itu mungkin untuk mendirikan usaha,” ujarnya.

Sementara itu, tidak satu pun karyawan Bank Jatim yang seliweran di kantor dewan mau buka-bukaan. Mereka rata-rata hanya menjelaskan bahwa kedatangannya untuk menawarkan produk. Termasuk kredit.

Di tempat terpisah, Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Bangkalan Hasan Taufik menerangkan, untuk pengajuan kredit dengan jaminan SK, anggota dewan bisanya di Bank Jatim. Sebab, sejak awal memang di Bank Jatim. Penagihannya melalui rekening di Bank Jatim.

Pasalnya, gaji dari dewan melalui Bank Jatim. Untuk saat ini, kata dia, belum ada pengajuan pinjaman dengan gadai SK. ”Kalau persyaratan memang sudah diminta duluan. Artinya, permohonan mulai dipersiapkan bendahara jauh dari sebelumnya,” ujarnya.

Pihaknya dikasih turunan SK-nya secara global. Perlengkapan berkas biasanya dari bendahara dewan. Namun, sampai saat ini belum ada anggota dewan yang mengajukan. ”Lihat hari Senin (hari ini, Red) sampai tanggal 10, mau pinjam atau tidak,” sambungnya.

Bank Jatim menyediakan pinjaman maksimal Rp 1,5 miliar per orang. ”Kembali ke masing-masing pemohon. Biasanya bergantung pada kebutuhan. Tapi, tidak boleh lebih dari Rp 1,5 miliar,” tegasnya. (jp)

 

Sumber: jawapos.com

  • Dipublish : 2 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami