Bawahan Bongkar Perjalanan Dinas Fiktif Gubernur ke Jepang

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Editor : Iskanto, Penulis : FahrullahHLMegapolitanPemerintahan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Mantan Kabiro Umum Pemprov Sulsel, Muhammad Hatta mengungkapkan sejumlah kejanggalan perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) ke luar negeri. Salah satunya saat berkunjung ke Jepang, Desember tahun 2018 lalu. Hal itu dibeberkan Hatta saat menjadi terperiksa dalam sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Selasa (23/07).

Dalam kesaksiannya, Hatta mengatakan jika saat itu Nurdin Abdullah berangkat ke Jepang bersama enam orang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang kini menjadi TGUPP yang statusnya bukan ASN Pemprov Sulsel.

“Saya sudah sampaikan kepada ajudan dan staf khusus kalau hanya kepala daerah yang memiliki anggaran keluar negeri. Enam orang itu tidak ada tapi saya diminta ke rujab dan gubenur (Nurdin Abdullah) meminta untuk memfasilitasi mereka,” ungkap Hatta.

Adapun tim TGUPP yang berangkat diantaranya Rudy Djamaluddin (Member of TP2D), Jayadi Nas Kamaluddin (Member of TP2D), Janice Katherine Widjaja (Member of TP2D), Raysen wijaya kusuma (Staff of Governor), Andi Asmi Citra Malina (Special staff of Governor) dan Diyah Yumeina Razak Datu (special staff of Governor).

Tak tanggung-tanggung, anggaran yang dikeluarkan saat itu berjumlah Rp 282 juta untuk tiket dan akomodasi. Jumlah itu di luar uang saku Rp 10 juta yang juga dikeluarkan Biro Umum untuk masing-masing anggota rombongan. “Kurang lebih Rp 282 juta dan uang saku masing-masing Rp 10 juta setiap orang,” sebut Hatta.

Meski tidak masuk dalam pos pembiayaan, para staf gubernur ini disebut Hatta tetap berangkat ke Jepang. Bahkan keberangkatan mereka ke luar negeri menurut Hatta tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Dokumen mereka juga tidak lengkap karena tidak ada izin dari kementerian,” beber Hatta.

Selain itu kata Hatta, perjalanan dinasNA ke Jepang bersama 6 anggota TGUPP menggunakan travel milik Liestiaty. Liestiaty sendiri merupakan istri Nurdin Abdullah. “Namanya Travel Hakata. Sepengetahuan saya milik ibu Liestiaty (istri Gubenur Nurdin Abdullah),” ucap Hatta.

Hatta sempat merasa kaget saat pihak travel datang menemui dirinya dan meminta untuk segera diselesaikan dan memperlihatkan nama-nama yang ingin berangkat. “Besarnya nilai tergantung penawaran travel. Tidak ada pembanding karena sudah ditunjuk. Tidak tahu siapa, karena pihak travel tiba-tiba datang ke saya, bahwa ini rombongan yang berangkat,” kata Hatta.

Terkait pencopotan dirinya sebagai Kabiro Umum Pemprov Sulsel, Hatta mengaku pasrah. “Pencopotan saya hingga saat ini saya belum tahu apa dasarnya,” ujar Hatta.

Sebagai bawahan, Hatta menerima itu dan tidak mepermasalahkannya. “Sebagai bawahan saya menerima dengan ikhlas,” jelasnya.

Selain perjalanan fiktif yang dilakukan oleh NA, Hatta juga membeberkan kegiatan kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Fakultas Kehutanan yang dibiayai oleh Biro Umum Pemprov Sulsel.

Saat itu kata Hatta, ada kegiatan Fakultas Kehutanan Unhas pada Desember 2018 lalu di Hotel Rinra. Dimana saat ini Dekan Fakultas Pertanian adalah Prof Yusran yang juga ketua TGUPP.

Adapun besaran yang diberikan yakni Rp90 juta. Namun kata Hatta itu adalah keinginan Nurdin Abdullah maka dia terpaksa menanggulangi kegiatan Fakultas Kehutanan Unhas. “Secara aturan tidak benar. Tapi dia mengatasnamakan pimpinan (Gubernur) maka kita layani,” tuturnya.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid menilai jika apa yang disampaikan Hatta adalah benar, maka hal itu masuk dalam unsur KKN. “Ada unsur seperti itu. Tapi nanti kita lihat karena perjalanan fiktif ini masih akan didalami dan kita akan melakukan pemanggilan lagi pihak auditor,” jelas Kadir Halid.

Anggota Pansus Hak Angket, Fachruddin Rangga mengatakan, penggunana APBD tidak seperti menggunakan uang pribadi. Jika APBD kata Rangga ada mekanismenya yang harus dilewati. “Jadi kegiatan sifatnya bukan kegiatan pemprov itu sebagai tanda tanya. Kok bisa ada,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, tidak adanya regulasi, maka uang yang telah digunakan akan dikembalikan. “Yakin dan percaya pasti akan dikembalikan karena tidak ada regulasi untuk membiayai orang luar (bukan kegiatan pemprov),” ucap Rangga.

Rangga memberi warning kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak membiayai seseorang ke luar negeri yang tidak masuk dalam pemerintah. (*)

  • Dipublish : 24 Juli 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami