Belum Ditahan KPK, Bupati Kotim Dicecar Penyidik Soal Penerbitan IUP

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Bupati Kota Waringan Timur, Supian Hadi. Penyidik mendalami pengetahuannya mengenai pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kota Waringin Timur.

“SH (Bupati Kota Waringin Timur) diperiksa sebagai tersangka. Penyidik menggali pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan tupoksi selaku Bupati dan kewenangan dalam memberikan IUP bagi para pengusaha saat itu,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (24/8).

Supian Hadi telah menyandang status sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019 dalam kasus penyalahgunaan wewenang penerbitan IUP untuk tiga perusahaan, diantaranya PT FMA, PT BI dan PT AIM. Namun, hingga kini Supian Hadi belum juga ditahan KPK.

KPK menduga, Supian telah menyalahgunakan wewenang sebagai Bupati Kotawaringin Timur dengan menerbitkan surat keputusan IUP operasi produksi seluas 1.671 Hektar kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA) yang berada di kawasan hutan. Padahal, PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti ijin lingkungan atau AMDAL dan segala persyaratan lainnya.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini jauh lebih besar dari kasus korupsi penerbitan SKL BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dengan nilai sebesar Rp4,58 triliun, serta kasus pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang hanya mengalami kerugian sebesar Rp7,4 triliun.

Setidaknya, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp5,8 triliun dan USD 711.000 yang dihitung dengan eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Atas perbuatannya, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (jp)

  • Dipublish : 25 Agustus 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami