Benahi Layanan Penanganan Covid-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id,- Tingkat terkonfirmasi Sulsel kembali meningkat. Ada 218 kasus positif baru, Selasa, 7 Juli. Intervensi kurva belum mampu tertekan.

Ketua Tim Konsultan Pengendalian Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin mengatakan, perbaikan layanan penanganan kembali jadi atensi. Hal itu harus dibarengi dengan pola pengetatan protokol kesehatan yang mulai kembali disosialisasikan.

Perbaikan layanan penanganan yang dimaksud, seperti penambahan tenaga medis dan non-medis dari daerah yang sudah zona hijau. Juga dengan merotasi tenaga dengan sistem shifting yang cukup.

“Terpenting, perluasan tempat layanan ke daerah zona merah yang lain,” katanya. Sebab, paparan lanjutan yang kembali akan menunjukkan lonjakan kasus.

Jadi tidak ada proses-proses yang kaku. Serta proses yang tidak menunjukkan adanya pelayanan yang baik, sebab masih dominan terjadi seperti itu saat ini. “Terbukti silih berganti kasus terkonfirmasi yang meningkat,” bebernya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel, Prof Syafri Kamsul Arif mengutarakan, untuk peningkatan kasus terkonfirmasi hari ini tidak ada kaitannya dengan rapid test gratis dari Pemprov Sulsel.

Mengapa? Sebab, kasus positif itu dari hasil swab-PCR. Kondisi ini menunjukkan bahwa, pelayanan penanganan memang sangat perlu diperbaiki.

“Sebab yang terjadi saat ini masih terkait transmisi penularan di tengah masyarakat. Daerah-daerah harus memerhatikan betul ini,” ucapnya. Untuk kondisi pelayanan rumah sakit (RS) rujukan Sulsel masih mampu terkendali.

Kelima RS tersebut, yaitu RS Wahidin Sudirohusodo, Sayang Rakyat, Pendidikan Unhas, Daya, dan Dadi. Meski lima RS dikatakan sudah hampir penuh, pelayanan rumah sakit di Sulsel, terbilang aman. Masih ada 15 rumah sakit lainnya yang pernah mendapat surat tugas gubernur bisa menampung.

“Jadi memang, kami dorong dan koordinasi di seluruh tim gugus se-Sulsel untuk terus memperhatikan dan memperbaiki kualitas pelayanan penanganan mereka,” tuturnya.

Jangan Asal

Sementara itu, Juru Bicara Tim Gugus Covid-19 Pangkep, Annas Ahmad mengatakan, pihaknya masih perlu mengkaji pengetatan akses di wilayah perbatasan. Khususnya, yang akan menuju Kota Makassar.

Disebutkan, bahwa sejumlah persiapan harus matang dilakukan sebelum aturan itu diterapkan. Termasuk kesiapan alat rapid test yang dinilai masih terbatas di Kabupaten Pangkep.

“Sementara dilakukan kajian terkait rencana itu, banyak hal yang harus dipersiapkan terutama alat rapid testnya yang masih mahal dan terbatas,” jelasnya.

Dikatakannya, pihaknya perlu mempertimbangkan kebijakan yang dinilai mendesak, terutama pemeriksaan rapid test. “Tentu kami akan memilah-milah mana yang menjadi skala prioritas. Saat ini penggunaan rapid test diprioritaskan untuk pasien yang dirawat dan orang yang pernah kontak dengan pasien positif,” bebernya, Selasa, 7 Juli.

Ia menegaskan, masih perlu pengkajian sebelum diterapkan Perwali Makassar terkait pembatasan wilayah. Pertama, dikatakan harus memaknai tujuan diberlakukannya perwali sebagai upaya membatasi pergerakan masyarakat dari luar dan dalam Kota Makassar.

“Apabila benar-benar penting untuk meminimalisasi potensi perpindahan virus. Kedua, apabila disebabkan sesuatu dan lain hal yang tidak dapat ditunda, misalnya pekerjaan yang tidak bisa dihindari, maka harus memiliki syarat dengan bebas covid,” katanya. (fajar.co.id)

 

  • Dipublish : 8 Juli 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami