Bentuk Tim Transisi Analisis UU KPK Baru

Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan (Foto: Ari/MG Fajar Indonesia Network)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan DPR RI.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Tim Transisi dibentuk atas inisiasi pimpinan KPK. Selain menganalisis materi UU KPK yang baru, Tim Transisi kata Febri juga bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi di tengah situasi sulit.

“Pimpinan telah membentuk Tim Transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi RUU KPK yang telah disahkan di paripurna tersebut,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/9).

Febri mengungkap, pembentukan Tim Transisi dilakukan lantaran pihaknya menemukan adanya sejumlah perubahan yang berpotensi melemahkan KPK. Selain itu, Tim Transisi juga bertugas mengidentifikasi konsekuensi UU KPK yang baru terhadap kelembagaan, sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas di bidang penindakan, pencegahan, mau pun unit lain.

Dipaparkan Febri, hasil kerja Tim Transisi nantinya berupa rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan kepada pimpinan KPK. Rekomendasi tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap.

Febri menambahkan, pembentukan Tim Transisi bukan sebagai persiapan untuk mengajukan uji materi UU KPK baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dijelaskan Febri, Tim Transisi nantinya akan berfokus pada analisis terhadap pasal-pasal dalam segi kata, kalimat, ayat, hingga bab yang diubah.

“Itu semua kami analisis untuk melihat konsekuensi RUU kemarin terhadap kelembagaan KPK, operasional KPK dalam pelaksanaan tugas, termasuk soal SDM,” kata Febri.

Febri mengungkap, komposisi pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Transisi berisi pegawai KPK yang menjalankan fungsi di bidang hukum, SDM, anggaran, dan komunikasi. Namun, ia menyatakan KPK tak menutup kemungkinan akan melibatkan para ahli di Tim Transisi.

“Kami terbuka kemungkinan libatkan ahli untuk berdiskusi. Karena ada beberapa ketentuan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Agar lebih meminimalisir keraguan dalam implementasi aturan itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pimpinan lembaga antirasuah telah melakukan pembicaraan dengan Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Ia berharap, dalam kurun satu bulan ke depan UU KPK yang baru dapat segera dipelajari untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh KPK. Salah satunya mengenai perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami berharap dalam satu bukan itu sudah ada gambaran dan langkah langkah yang ditentukan kedepan. Ada waktu sekitar satu bulan untuk membahas itu semua,” tuturnya.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR, Selasa (17/9). Berdasarkan laporan hasil pembahasan revisi, diketahui tujuh fraksi menyatakan setuju, dua fraksi yakni PKS dan Gerindra memberi catatan mengenai Dewan Pengawas, dan Fraksi Demokrat yang belum menyatakan pendapatnya.

(riz/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 19 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami