Berkinerja Buruk, Kontrak Magang Diputus

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR – Kinerja tenaga honorer yang beralih jadi magang akan dipantau ketat. Bila berkinerja buruk, langsung diputus sepihak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said mengatakan, saat ini proses validasi jumlah tenaga honorer di setiap organisasi perangkat daerah masih berjalan. Data awal ada sekitar 23 ribu tenaga non-ASN yang tercatat.

“Kita belum terima semua berapa sebenarnya. Masih ada OPD belum setor tenaga honorer. Ini masih kita tunggu. Namun ada sudah setor, kita akan terbitkan nanti yang sudah lengkap,” ungkapnya, Senin, 24 Februari.

Jumlah tenaga magang yang dipertahankan, kata Asri, tentu sesuai dengan analisis beban kerja di setiap OPD. Jumlahnya nanti diusulkan OPD kemudian BKD mengeluarkan SK kolektif yang diteken gubernur. Kontrak berlaku setahun.

“Jadi dievaluasi setiap tahun. Namun bukan tidak mungkin diputus sepihak saat kinerjanya dinilai buruk. Misalnya malas datang, malas kerja sementara gajinya lancar, bisa langsung diberhentikan,” bebernya.

Asri menambahkan, validasi tenaga non-ASN untuk merapikan administrasi. Apalagi ada temuan sejumlah honorer sudah tidak mengabdi. Sudah berkeluarga kemudian berhenti namun namanya masih tercatat sebagai honorer.

“Ini semua yang harus dirapikan. Kalau masih terima gaji, entahlah. Saya kurang tahu. Administrasi yang buruk ini akan dibenahi. Jadi sistem perekrutan dan pengawasan magang nanti satu pintu,” jelasnya.

Namun dia meminta honorer tak perlu resah dengan perubahan status ini. Selama berkinerja baik, tentu masih akan terus dipertahankan. Selain itu, sistem penggajian tetap akan sama dengan sebelumnya saat masih berstatus honorer.

“Hanya perubahan istilah saja menyesuaikan dengan aturan. Justru kita harap nanti semua bisa seragam gajinya setara UMP. Namun tentu untuk sementara bergantung keuangan OPD,” jelasnya.

Sekretaris Disdik Sulsel, Hery Sumiharto menambahkan saat ini proses verifikasi tenaga honorer di lingkup Disdik masih berjalan. Pihaknya belum memasukkan data ke BKD. Data awal ada sekitar 11 ribu tenaga non-ASN.

“Itu sudah termasuk guru dan tenaga kependidikan lain. Seperti satpam sekolah, pegawai perpustakaan dan sebagainya,” tuturnya. (fik/rif)

  • Dipublish : 25 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami