Berpotensi Ancam Kebebasan Pers, DPR Lengkapi dengan Penjelasan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah dan DPR akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada akhir September 2019. Wakil rakyat telah menyiapkan RUU KUHP agar menjadi produk hukum asli Indonesia.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP, Taufikulhadi menegaskan revisi RKUHP tidak boleh mengekang kebebasan pers dan berekspresi. Dia menjamin DPR akan menciptakan keseimbangan dalam penyusunan RKUHP. “KUHP yang akan disahkan nanti diharapkan membuat demokrasi menjadi normal. Seperti di negara yang demokrasinya sudah mapan. Insan pers tidak perlu khawatir kalau ada anggapan RKUHP ini akan berpengaruh pada kebebasan pers dan berekspresi,” tutur Taufikulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Dia menjamin RKUHP akan mendukung demokrasi dan ketertiban di Indonesia. Taufiq mengatakan Pasal 281 RKUHP yang disinyalir berpotensi mengekang kebebasan pers dalam peliputan tidak akan dicabut. Legislator akan melengkapi pasal itu di bagian penjelasan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang kepada pers. “Kami tidak akan cabut pasal tersebut. Tetapi kami berikan penjelasan. Sehingga nanti jelas apa yang dimaksud hak seorang hakim. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena faktor-faktor itu, maka menurut saya insan pers tidak perlu khawatir,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan DPR tak mungkin berani mengekang kebebasan pers. “Hanya saja khusus terkait pers sebaiknya diselesaikan melalui UU Pokok Pers. Kalau tidak, RUKHP ini akan menjadi kumpulan hukum pidana secara menyeluruh,” ujar kata Abdul Fickar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9).

Terkait Contempt of court alias penghinaan pada peradilan, yang dilarang itu penyiaran langsungnya. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi saksi-saksi yang lain. “Tapi, siaran itu masih bisa dilakukan secara tunda,” imbuhnya.

Sementara itu, jabatan presiden memang harus dikritisi. Apalagi terkait kebijakan yang dibuat. Kecuali kalau pribadi alias personal tidak boleh, meski berdasarkan delik aduan. Namun, diperlukan pemberatan hukum karena terkait kepala negara.

Abdul Fickar khawatir tentang adanya sejumlah pasal karet terkait dengan kepentingan Pemerintah dalam RUU KUHP yang akan disetujui DPR RI menjadi UU. “Contohnya, pasal mengenai penghinaan terhadap pengadilan. Misalnya, pada persidangan kasus kopi beracun sianida yang disiarkan langsung oleh televisi. Itu kan perlu ada pengaturan agar tidak disiarkan langsung secara keseluruhan. Karena pertimbangan saksi memberatkan dan meringankan yang akan dihadirkan di persidangan,” paparnya.

(yah/fin/rh)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 4 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami