Bisnis Gelap Ekspor Biji Nikel Terendus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pemerintah mengendus aroma tak sedap terhadap ekspor biji nikel yang selama ini berlangsung. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan ada evaluasi karena ditemukan sejumlah penyimpangan sebelum masa berlakunya larangan resmi ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020.

”Kita evaluasi selama dau minggu ini. Selama dua minggu ini kita hentikan, kita cek. Kita telusuri,” terang Luhut kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10).

Evaluasi, sambung Luhut, dilakukan karena berdasarkan informasi yang diterima pemerintah telah terjadi penyimpangan terhadap ekspor nikel. Ada kadarnya di atas 1,7. Kedua ada dugaan melanggar dari kuota yang didapat. Ketiga dilakukan bukan orang yang punya smelter, yang keempat mungkin smelternya kemajuannya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan.

Luhut juga menyampaikan, bahwa laporan dari Indonesia dengan laporan dari Tiongkok itu angkanya berbeda, hampir dua kali lipat. ”Jadi berarti terjadi manipulasi dalam jumlah dan dari kadar nikelnya. Jadi negara harus hadir dalam begini. Tadi dalam rapat saya sampaikan tidak boleh kita melakukan itu, itu angkanya besar sekali,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk urusan ini dalam rangka pencegahan. Saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan penelitian ke beberapa Kapi yang mendirikan atau mendapat izin ekspor termasuk yang mendirikan smelter akan diperiksa.

”Ya benar tidak kemajuan sesuai laporan progres yang diberikan dan benar tidak dia mengekspor kadar yang di bawah 1,7. Nah KPK akan terlibat di sana. Jadi bisa terjadi nanti kalau ditemukan kesalahan akan ada yang ditindak,” tegas Luhut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sudah mengendus adanya penyalahgunaan program tol laut oleh perusahaan swasta di beberapa rute di daerah. Imbasnya, perusahaan tersebut dapat melakukan monopoli harga barang-barang kebutuhan di wilayah tertentu. Ini pun disampaikan saat menggelar rapat terbatas terkait kemaritiman dan investasi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (30/10).

Jokowi mengaku mendapat keluhan dari daerah. “Akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasi oleh swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, kasus tersebut membuat tol laut menjadi tidak berarti. Sebab, keberadaannya yang diharapkan dapat menurunkan harga di daerah tidak tercapai maksimal. “Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki,” imbuhnya.

Ditambahkannya, kasus tersebut akan mengurangi manfaat bagi masyarakat. Padahal, berdasarkan penuturan kepala daerah yang masuk ke dirinya, tol laut cukup sukses dalam menekan inflasi dan menurunkan harga hingga 30 persen.

Sementara itu, selain tol laut, sejumlah persoalan disinggung Jokowi terkait persoalan Kemaritiman dan Investasi. Salah satunya soal upaya peningkatan produksi migas dan percepatan implementasi mandatori biodiesel B20 ke B100 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Sementara yaang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi. Khususnya terhadap produk yang dapat mensubstitusi barang impor.

(tim/fin/ful)

  • Dipublish : 31 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami