Bowo Sidik Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso didakwa menerima suap senilai Rp311.022.932 dan USD163.733 (sekitar Rp2,3 miliar) dari General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti atas sepengetahuan Direktur Utama (Dirut) PT HTK Taufik Agustono. Suap tersebut ia terima secara langsung maupun melalui perantara Direktur PT Inersia Ampak Engineers (IAE) Indung.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kiki Ahmad Yani menjelaskan, suap tersebut diberikan terkait kerja sama pekerjaan pengangkutan dan/atau sewa kapal antara PT HTK dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” ujar Jaksa Kiki membacakan surat dakwaan Bowo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Jaksa Kiki menyatakan, melalui perkenalan Pemilik PT Tiga Macan Steven Wang, Asty Winasty melakukan pertemuan dengan Bowo Sidik pada 31 Oktober 2017. Asty Winasty menyampaikan kepada Bowo Sidik bahwa kontrak pengangkutan amoniak sejak 2013 sampai 2018 antara PT HTK dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) diputus.

Pada 2015, perusahaan induk BUMN dalam bidang pupuk di Indonesia bernama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) didirikan. Kontrak kerja sama PT HTK pun dialihkan kepada anak perusahaan PT PIHC, PT PILOG dengan menggunakan kapal MT Pupuk Indonesia. Asty Winasty kemudian meminta bantuan Bowo agar mengupayakan PT PILOG menggunakan kapal MT Griya Borneo yang dikelola PT HTK untuk mengangkut amoniak.

Selanjutnya, Bowo Sidik beberapa kali menggelar pertemuan antara PT HTK, PT PIHC, dan PT PILOG. Dalam pertemuan itu, Bowo menyampaikan agar pemutusan kontrak PT KCS dan PT HTK dibatalkan sehingga kapal MT Griya Borneo dapat kembali digunakan PT PILOG untuk pengangkutan amoniak.

Jaksa Kiki menyebut, Bowo Sidik meminta fee dua dollar Amerika Serikat per metrik ton dari volume amoniak yang diangkut kapal MT Griya Borneo yang disewa oleh PT PILOG. Begitu pula Steven Wang. Ia meminta fee untuk dirinya sebesar tiga persen dari total revenue penyewaan kapal tersebut. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya disepakati fee yang akan diserahkan pada Bowo Sidik sejumlah USD1,5. Fee akan dibayarkan setelah PT HTK menerima pembayaran dari PT PILOG. Namun, Bowo Sidik meminta fee tambahan.

Proses pemberian fee pun disiasati melalui PT Inersia Ampak Engineers (IAE) di mana Bowo Sidik menjabat komisaris di perusahaan tersebut. Ia juga meminta Asty Winasty berkoordinasi dengan Indung terkait penyusunan draft perjanjian atas nama PT IAE, termasuk serah terima komitmen fee untuknya.

MoU penyewaan kapal antara PT HTK dan PT PILOG lalu ditandatangani pada 26 Februari 2018. Atas hal tersebut, pada Maret 2018 Bowo Sidik meminta uang muka komitmen fee sebesar Rp1 miliar. Akan tetapi, baru terealisasi pada kurun Mei hingga Agustus 2018 sebesar USD75 ribu.

Pada MoU itu diatur mengenai kompensasi yang akan diberikan PT HTK kepada Bowo Sidik melalui PT IAE. Yaitu sebesar USD200 per hari untuk sewa kapal MT Pupuk Indonesia dan USD1,5 per metrik ton untuk sewa Kapal MT Griya Borneo. Fee tersebut kemudian diserahkan secara bertahap melalui Indung dalam kurun Oktober 2018-Maret 2019. “Bahwa uang fee yang telah diterima terdakwa seluruhnya sebesar USD163,733 dan Rp311.022.932,00,” kata Jaksa Kiki.

Jaksa Kiki menambahkan, Bowo Sidik juga didakwa menerima suap Rp300 juta dari Dirut PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat. Suap diberikan lantaran Bowo telah membantu penagihan utang kepada PT Djakarta Lloyd sebesar Rp2 miliar berupa pekerjaan jasa angkutan dan pengadaan BBM oleh PT Ardila Insan Sejahtera tahun 2009.

Lamidi juga meminta bantuan Bowo agar perusahaannya dapat menjadi vendor penyediaan BBM jenis MFO bagi kapal-kapal PT Djakarta Lloyd. Bowo menyatakan menyanggupi permintaan tersebut. Pertemuan lanjutan antara Bowo dan Lamidi pun digelar. Atas arahan Bowo, Lamidi menyerahkan data-data tagihan PT Ardila Insan Sejahtera dengan PT Djakarta Lloyd dan menyiapkan uang Rp50 juta. Proses penerimaan uang diwakilkan oleh sopir Bowo.

Pada Agustus 2018, dilakukan pertemuan antara Bowo, Lamidi, dan Dirut PT Djakarta Lloyd Suyoto. Dalam pertemuan tersebut, Bowo memberitahukan adanya permasalahan utang PT Djakarta Lloyd. Suyoto mengatakan tidak bisa melakukan pelunasan lantaran terbentur PKPU. Lamidi juga menyampaikan kepada Suyoto bahwa PT Ardila Insan Sejahtera telah memasukkan penawaran pekerjaan penyediaan BBM MFO bagi kapal PT Djakarta Lloyd.

Tak berapa lama, Lamidi menghubungi Bowo untuk mengabarkan bahwa permohonannya telah dikabulkan PT Djakarta Lloyd. Keduanya kembali bertemu pada 24 September 2018. Bowo kembali menerima uang Rp50 juta dari Lamidi. Lamidi mengatakan, pemberian uang akan dilakukan kembali jika sudah ada pencairan invoice dari PT Djakarta Lloyd. Penerimaan-penerimaan selanjutnya pun dilakukan Bowo dalam kurun Oktober-Desember 2018. Total suap yang diterima Bowo dari Lamidi berjumlah Rp300 juta. Bowo menyatakan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pencalegan dirinya di Dapil Jawa Tengah 2.

Jaksa Kiki menegaskan, perbuatan Bowo merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

JPU KPK turut mendakwa Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso menerima gratifikasi. Jaksa menyebut Bowo menerima gratifikasi senilai total Rp600 juta dan SGD700 ribu terkait jabatannya sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Semula, tim KPK melakukan penggeledahan di PT Inersia Ampak Engineers (IAE), perusahaan milik Bowo. Dalam penggeledahan itu, diamankan barang bukti uang pecahan Rp20 ribu yang dibungkus amplop putih sebanyak 400.015 buah di dalam empat ribu box amplop, serta disimpan di dalam 81 kardus dan dua kontainer plastik berwarna putih senilai total Rp8.000.300.000.

JPU KPK Ikhsan Fernandi merinci, Bowo telah menerima sedikitnya empat gratifikasi. Dua kali pada 2016 senilai SGD250 ribu dan SGD50 ribu. Gratifikasi tersebut masing-masing diterima terkait pengusulan DAK fisik Kepulauan Meranti pada APBN 2016 dan saat Bowo menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partak Golkar untuk pemilihan Ketua Umum periode 2016-2019 di Denpasar, Bali.

Sementara dua gratifikasi lainnya berturut-turut diterima Bowo pada 26 Juli 2017 dan 22 Agustus 2017 masing-masing sebesar SGD200 ribu. Penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan Bowo selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI terkait pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi dan mitra PT PLN.

Ia menambahkan, Bowo lalu meminta bantuan Ayi Paryana untuk menukarkan sebagian uang tersebut, yakni SGD693 ribu, dengan cara mentransfernya secara bertahap ke rekening sebanyak tujuh kali. Secara total, uang tersebut ditransfer dalam kurun Januari hingga Maret 2019.

Uang tersebut lalu dikonversi ke rupiah menggunakan kurs Rp10.410 menjadi Rp7.189.011.000. Selain itu, Bowo juga mentransfer uang yang diterimanya dari PT HTK sebanyak dua kali ke rekening Ayi Paryana pada 11 Maret 2019 masing-masing sebesar Rp640 juta dan Rp200 juta. “Sehingga total uang yang diserahkan Bowo kepada Ayi Paryana berjumlah Rp8.029.011.000,” tandas Jaksa Ikhsan.

Selanjutnya Ayi Paryana menukarkan sebagian uang tersebut sebesar Rp8 miliar ke dalam pecahan Rp20 ribu di Bank Mandiri sebanyak delapan kali. Ayi kemudian mengantarkan uang tersebut ke Kantor PT Inersia Ampak Engineers dan diterima oleh Direktur Indung. Pengantaran uang dilakukan Ayi secara bertahap sebanyak delapan kali. Tiap mengantar, ia membawa Rp1 miliar. “Sehingga keseluruhan uang yang dibawa oleh Ayi Paryana adalah Rp8 miliar yang terbagi kedalam pecahan Rp20 ribu untuk kebutuhan kampanye terdakwa sebagai calon anggota DPR dapil Jawa Tengah,” beber Jaksa Ikhsan.

Selain penerimaan uang dalam mata uang asing, jaksa menyebut Bowo juga menerima uang Rp300 juta sebanyak dua kali pada Februari 2017 dan 2018. Kedua penerimaan tersebut terkait pembahasan program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan untuk tahun anggaran 2017. “Selanjutnya total uang sejumlah Rp600 juta tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa,” jelas Jaksa Ikhsan.

Jaksa menyatakan, seluruh penerimaan itu tidak pernah dilaporkan Bowo kepada KPK. Jaksa menilai, perbuatan Bowo tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHPidana.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, Bowo Sidik mengajukan justice collaborator (JC). Ia mengatakan, pihaknya akan melihat keseriusan dan konsistensi perbuatan serta keterangan Bowo selama persidangan sebelum memutuskan apakah akan menerima pengajuan JC tersebut.

Ia menambahkan, Indikator yang akan dipertimbangkan JPU nanti akan mengacu pada SEMA 4 Tahun 2011 dan aturan lain yang terkait. “Sehingga nanti akan dipertimbangkan beberapa hal, yaitu bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya, membuka peran pelaku lain yang lebih besar, dan mengembalikan aset yg terkait,” ucap Febri.

(riz/ful/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 15 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami