BPJS Kesehatan Diminta Gunakan Skema Fee for Service

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengubah skema pembayaran ke pihak rumah sakit. Yang semula Indonesian Case Base Groups (INA CBGs) menjadi Fee for Service.

Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni mengatakan skema INA CBGs memiliki kelemahan dimana pasien yang belum sembuh bisa dipulangkan oleh rumah sakit (RS). Alasannya karena biaya pengobatannya sudah melebih skema INA CBGs.

“Pasien meskipun belum sembuh harus pulang dulu, dan menunggu beberapa waktu dulu sebelum bisa berobat lagi,” tuturnya dalam dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga bidang kesehatan di Jakarta, Selasa (5/11).

Dia mengatakan, sebaiknya pola pembayaran BPJS Kesehatan kepada RS menggunakan skema “fee for service”. Pola pembayaran berdasarkan pelayanan yang dikeluarkan RS.

“Skema fee for service lebih aman bagi pasien,” ujarnya.

Selain itu, untuk menutupi defisit dia meminta BPJS Kesehatan memaksimalkan kepesertaan dari pekerja penerima upah.

“Tadi Direktur Utama BPJS Kesehatan menyebutkan peserta pekerja penerima upah 34 juta, sementara Kementerian Ketenagakerjaan kemarin menyebutkan jumlah pekerja di Indonesia 55,28 juta,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan selisih antara jumlah pekerja dengan peserta pekerja penerima upah sangat berpotensi menutup kekurangan anggaran BPJS Kesehatan. Apalagi, pekerja penerima upah membayar iuran BPJS Kesehatan dari upah yang dipotong oleh pengusaha.

Karena itu, Obon berasumsi tingkat keaktifan membayar pekerja penerima upah lebih tinggi karena iurannya dibayarkan secara otomatis dari upah yang dipotong setiap bulan.

“Kalau selisih tersebut bisa dikelola dan menjadi peserta BPJS Kesehatan, pasti ada potensi luar biasa,” ujarnya.

Komisi IX DPR mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

(gw/fin)

  • Dipublish : 6 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami