BPK Hambat Penuntasan Kasus Pelindo II

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) PT Pelindo II dengan tersangka Direktur Utama (Dirut) Richard Joost (RJ) Lino hingga kini belum tuntas. Padahal RJ Lino telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 Desember 2015 lalu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan penyebabnya. Ia mengatakan, penanganan perkara terhambat lantaran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) belum selesai menghitung kerugian negara atas kasus tersebut.

“Dijanjikan pertengahan tahun selesai oleh BPK. Kalau itu sudah selesai, itu bisa kita limpahkan. Karena itu yang jadi kendala,” kata Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, menurut aturan dari BPK ataupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penghitungan jumlah kerugian negara baru dilakukan ketika perbuatan melawan hukum telah ditentukan. Ia menambahkan, KPK telah memiliki dua alat bukti dalam menetapkan RJ Lino sebagai tersangka.

Namun, kata dia, jaksa belum kunjung melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan lantaran terlebih dahulu perlu menghitung kerugian negaranya.

“Namun BPKP, hampir satu tahun lebih, dua tahun, tidak mau hitung. Saya kurang tahu apa yang terjadi lalu kita putuskan untuk pindahkan ke BPK. Setelah kita pindah ke BPK, sampai hampir bertahun-tahun di sana namun selalu hanya untuk menghitung,” paparnya.

Laode turut menjelaskan proses pengajuan Mutual Legal Assistance (MLA) yang dilakykan KPK kepada otoritas Cina tiga tahun lalu. Pengajuan itu dilakukan agar otoritas di sana membantu KPK menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk menghitung kerugian negara.

Akan tetapi, kata Laode, hingga kini MLA tersebut belum kunjung direspons. Akhirnya, menurut dia, KPK meminta ahli menghitung per komponen. Setelahnya, hasil penghitungan itu dibandingkan dengan harga pasar dunia.

“Jadi jangan anggap KPK itu tidak melakukan upaya maksimum. Bahkan ada satu tim forensik kami pergi, pretelin itu semuanya ke tempat lain, akhirnya kami mendapat ahli,” ucapnya.

Perbuatan RJ Lino yang menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC disebut membuat negara rugi. Proyek pengadaan itu diketahui bernilai sekitar Rp100 miliar.

KPK menyebut, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse). Sehingga, menimbulkan inefisiensi lantaran tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Guna merampungkan penyidikan, KPK sempat memeriksa dua saksi pada 4 November 2019 lalu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk seputar dugaan korupsi pengadaan QCC.

Adapun dua saksi yang dimintai keterangan antara lain mantan Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan dan Deputi General Manager Operasional Terminal 3 PT Pelabuhan Tanjung Priok Wahyu Hardiyanto.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 28 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami