BUMN Dilarang Bentuk Anak Usaha Lagi

Dok. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri Badan usaha milik Negara (BUMN), Erick Thohir
Dok. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri Badan usaha milik Negara (BUMN), Erick Thohir
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir resmi melarang sementara pembentukan anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Permen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019.

Dalam Permen tersebut disebutkan Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

“Bahwa penataan sebagaimana dimaksud huruf a, juga mempertimbangkan keberadaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang memiliki bidang usaha atau fokus bisnis yang sama, perlu dikonsolidasikan dalam rangka efektifitas pengelolaannya,” bunyi Kepmen tersebut dikutip pada Jumat (13/11).

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, penerbitan Permen BUMN mengenai penataan anak usaha BUMN tidak ada hubungannya dengan kasus PT Garuda Indonesia.

“Aturan itu dibuat bukan karena kasus Garuda kemarin, namun sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, sebulan setelah Bapak Menteri BUMN Erick Thohir melihat banyak anak perusahaan BUMN yang merugi dan core bisnisnya sangat berbeda dari induknya,” ujar Arya di Jakarta, Jumat (13/12).

Selain itu, lanjut dia, Permen itu juga bertujuan agar pembentukan anak usaha BUMN mendapatan persetjuan dari Menteri BUMN terlebih dahulu.

“Itu dalam arti kalau mau buat anak atau perusahaan patungan BUMN bisa, tapi harus meminta persetujuan kepada Menteri BUMN,” kata Arya.

Soal pemangkasan anak perusahaan BUMN, menurut Arya sangat memungkinan anak perusahaan pelat merah yang sejeni bisa saja digabung atau bahkan ditutup.

“Akan ditanya ini kepada nanti masing-masing perusahaan apakah akan digabungkan di-merger atau kalau tidak ada gunanya ditutup,” ucap Arya.

Anak perusahaan BUMN diketahui banyak menggarap bisnis di luar lingkup inti. Seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang membuka rumah sakit. Lalu juga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mencomot bisnis di bidang logistik, di mana itu seharusnya dijalankan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

“Misal perusahaan hotel maka mungkin Inna Hotel beli. Mekanisme beli harus ada cuma nanti cari upaya Inna Hotel mampu beli hotel tersebut. Kementerian akan cari cara,” tutur dia.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengungkapkan sejak lama bahwa anak perusahaan BUMN sudah banyak. Catatan dia, anak usaha BUN sebanyak 600an pada tahun 2005.

“Sebenarnya anak perusahaan BUMN sudah banyak tahun 2005 saja itu sudah sekitar 600an jadi memang dari dulu sudah banyak,” ujar Said.

Menurut Said Didu, keberadaan anak perusahan BUMN yang di dalam bisnis inti bisa memberikan kontribusi, namun sebalinya di luar bisnis inti tidak memberikan pemasukan.

“Sebagian besar anak perusahaan bisnis inti itu untung dan bagus seperti halnya Telkomsel anak perusahaannya Telkom kan, kemudian Pertamina ET anak perusahaannya Pertamina, itu kan bagus. Tapi memang jauh lebih banyak anak perusahaan yang di luar bisnis inti,” kata dia.

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai tidak mudah Menteri Erick Thohir untuk menertibkan anak perusahaan, karena akan membenani negara.

“BUMN tidak bisa sembarang melepas aset karena menyangkut aset negara. Kalau aset-aset tersebut dibiarkan akan menjadi beban biaya. Jadi harus dioptimalkan,” ujar Piter.

(fin)

  • Dipublish : 14 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami