BUMN Dinilai Tak Berpihak Petani Garam

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Sungguh ironis Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, namun ketersediaan garam menipis. Atas kondisi ini, petani garam yang tergabung dalam Serikat Garam Rakyat Madura (Segara) menilai BUMN garam tidak berpihak kepada petani garam.

Segara menyebutkan, saat ini harga garam di tingkat petani tradisional untuk kelas nomor satu Rp350 ribu per ton. Sementara untuk kualitas nomor dua Rp250 ribu per ton.

“Sebagai contoh, BUMN garam yang ada di Madura, seharusnya meningkatkan produksi garam industri guna memenuhi kuota nasional. Tapi faktanya perusahaan negara itu justru memproduksi garam konsumsi,” kata Ketua Segara, Agus Sumantri dalam keterangannya, Senin (26/8).

Seharusnya, Indonesia yang memiliki laut terluas nomor dua di dunia produksi garamnya bisa berlimpah. Karena itu, dia mendesak agar tidak ada impor garam lagi.

Lanjut Agus, bila pemerintah mau serius menangani persoalan garam, perusahaan garam di bawah naungan BUMN diberikan target untuk memproduksi garam industri. Sehingga impor dapat ditekan.

“Bukan malah sebaliknya, BUMN garam, memproduksi garam yang seharusnya diberikan kewenangannya kepada petani tradisional. Akibatnya, harga garam pada tingkat petani menjadi anjlok,” ucap Agus.

Selain itu, Agus meminta pemerintah tidak melepaskan harga garam pada mekanisme pasar. Sebab kebijakan itu hanya merugikan merugikan petani garam rakyat.

“Kalau pemerintah melepaskan harga garam pada mekanisme pasar, sama saja memberikan ruang kepada kartel untuk menentukan harga sesuai dengan keinginan pengusaha. Akibatnya mereka (pabrikan) menekan harga pada tingkat petani garam rakyat,” ujar Agus.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Jatim, Achmad Firdaus menilai persoalan garam adalah klasik yang setiap tahun terjadi. Nah, atas kondisi ini harys ada pembenahan menyeluruh dimulai dari sisi regulasi.

“Jika regulasinya sudah sesuai Undang Undang, maka ada perlindungan, pemberdayaan bagi petani. Ini akan berdampak meningkatkan kualitas garam, penyerapan garam, dan kesejahteraan petani. Alhasil impor tidak terjadi,” ujar Firdaus.

Usul Firdaus, langkah pertama yang dilakukan adalah industri melakukan penyerapan yang layak.

“Kalau kita mengacu pada peraturan menteri perdagangan yang sebelumnya itu kan 50 persen, dan itu lebih baik. Tapi kalau penyerapannya hanya formalitas, seperti 10 atau 15 persem, itu masih jauh. Ini yang harus dilakukan,” pungkas dia.(din/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 26 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami