Bupati Gowa Ancam Pecat 14 Pejabat Tak Fasih Baca Alquran, Begini Respons Gubernur Sulsel

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR– Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mengevaluasi seluruh pejabat yang tidak fasih membaca Alquran.

Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa tentang wajib fasih baca Alquran.

Mendengar itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan Menteri Dalam Negeri telah memberikan penjelasan bahwa kebijakan tersebut tidak ada dalam peraturan kepegawaian.

Hanya saja, kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu menyebut, mungkin Bupati Gowa ingin mendorong pejabat-pejabat yang muslim untuk fasih dalam membaca Alquran.

“Tapi kalau regulasinya, aturannya itu tidak ada,” ucapnya belum lama ini.

Sementara, Pengamat Pemerintahan, Arif Wicaksono menuturkan bahwa kebijakan tersebut sudah menjadi regulasi daerah. Dalam hal ini telah di Perdakan.

Itu artinya, kebijakan yang telah disepakati sebelumnya oleh DPRD Gowa selaku legislatif dan Bupati Gowa selaku eksekutif berlaku untuk semua pejabat pemerintahan Kabupaten Gowa.

“Kalau sudah diperdakan berarti berlaku untuk semua warga Gowa tak terkecuali para calon pejabat yang dipromosi atau pejabat yang dimutasi,”bebernya saat dikonfirmasi via Whatsapp, Jumat (4/9/2020).

“Kalau regulasinya sudah dalam bentuk Perda, berarti hal tersebut sudah disepakati pula oleh DPRD Gowa sebagai satu kesatuan instrumen pemerintahan daerah bersama Bupati Gowa,” sambungnya kemudian.

Sebelumnya, diketahui Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengancam memberhentikan pejabat pemerintah Kabupaten Gowa dari posisinya jika tidak fasih membaca Alquran.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, Adnan menemukan sebanyak 14 pejabat tidak fasih dalam membaca Alquran.

Untuk itu, ia menegaskan 14 pejabat tersebut akan dicopot dari jabatannya, bila tetap tidak fasih membaca Alquran. Diketahui, hal itu telah disepakati bersama dengan adanya surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh ke 14 pejabat itu di atas materai 6000.

“Kalau dalam waktu enam bulan tidak fasih maka langsung dicopot dari jabatannya,” ungkap Adnan.

Adnan menambahkan, 14 pejabat itu akan diberikan kesempatan belajar selama enam bulan ke depan. (Anti/fajar.co.id)

  • Dipublish : 4 September 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami