Bupati Kudus Patok Tarif Dalam Dugaan Jual Beli Jabatan

Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ), tersangka kasus praktik jual beli jabatan. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Praktik jual beli jabatan yang diduga dilakukan Bupati Kudus M. Tamzil bersama staf khususnya, Agus Soeranto alias Agus Kroto, terus didalami. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai bahwa Tamzil mematok tarif kepada calon pejabat yang ingin menduduki jabatan tertentu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, hasil penggeledahan dan pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kudus menguatkan indikasi tersebut. Namun, Febri belum dapat memerinci besaran tarif-tarif itu. ”Kami memang menemukan semacam tarif untuk mengisi jabatan tertentu,” ungkapnya kemarin (30/7).

Tarif tersebut, kata Febri, diduga merupakan kesepakatan antara bupati dan calon pejabat. Besarannya bergantung pada jabatan yang diinginkan. Tarif untuk jabatan eselon II berbeda dengan eselon III dan IV. ”Jadi, tergantung dengan posisi dan kewenangan mereka (pejabat, Red),” ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Terkait dengan rangkaian penyidikan di daerah, Febri menjelaskan bahwa KPK telah menggeledah beberapa ruangan dan kantor dinas di lingkungan Pemkab Kudus. Juga memeriksa sebelas orang sebagai saksi dalam perkara suap pengisian jabatan di Kudus pada Senin (29/7).

Sebagaimana diketahui, Bupati Kudus M. Tamzil ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (27/7). KPK menyangka Tamzil menerima suap pengisian jabatan Rp 250 juta. KPK berencana menuntut Tamzil dengan hukuman maksimal saat sidang nanti. Sebab, Tamzil berstatus residivis kasus rasuah.(tyo/c22/fal)

Sumber: jawapos.com

  • Dipublish : 31 Juli 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami