Buruh Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja

Ilustrasi rusuh demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Dipta Wahyu/Jawa Pos)
Ilustrasi rusuh demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Dipta Wahyu/Jawa Pos)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU. Namun banyak penolakan dari elemen buruh, mahasiswa dan juga akademisi karena dianggap tidak berpihak ke pekerja.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Omnibus Law tersebut.

“Sebenarnya satu-satunya pilihan adalah pemerintah pusat dalam hal ini presiden segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan itu,” ujar Kahar dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (10/10).

Kahar mengatakan menganggap pentingnya Perppu dikeluarkan tersebut karena ada banyak pasal dari klaster ketenagakerjaan yang sangat merugikan pekerja dan kaum buruh. “Itulah yang kemudian membuat respons kaum buruh sangat keras untuk menyatakan penolakannya,” katanya.

“Penolakan ini lagi-lagi bukan untuk menghambat investasi penolakan ini bukan kami tidak setuju dengan cipta lapangan kerja. Penolakan ini kami lakukan bahwa kami sadar bahwa banyak pasal-pasal di UU Cipta Kerja ini mereduksi atau mengurangi hak-hak buruh,” tambahnya.

Kahar mengatakan buruh akan terus menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahakan tersebut‎. Buruh akan terus berjuang sampai tuntutan tersebut terlaksana.

“Bagi kami memang gerakan buruh gerakan yang konstitusional karena kami berdiri di atas UU 21 tahun 2.000 langkah-langkah apapun yang kami lakukan secara konstitusional,” tuturnya.

Seperti diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan Pemeritah dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. (jp)

  • Dipublish : 10 Oktober 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami