Cabut Motor Sembarangan Debt Collector Bisa Dipidana

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MATARAM-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah berlaku. Sejak 6 Januari 2019 membatasi ruang gerak Debt Collector untuk mengeksekusi barang milik Debitur.

Kasubdit V Ditreskrimsus Polda NTB I Komang Satra mengatakan, untuk bisa mencabut barang terhutang  harus melalui pengadilan. Yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah juru sita. ”Nanti pengadilan yang memutuskan,” kata Satra saat sosialisasi putusan MK.

Apabila ada debt collector yang melakukan tindakan  sendiri tanpa ada putusan pengadilan, maka itu dapat dikenakan tindak pidana. ”Bisa saja nanti menjadi delik perampasan,” ungkapnya.

Perwakilan dari Kejati NTB L Rudi Gunawan mengatakan, putusan MK itu bukan mematikan usaha mereka. Melainkan, memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi. ”Mereka tetap bisa mengeksekusi. Tetapi harus dengan beberapa syarat,” kata Rudi.

Yakni, pihak Debitur itu mengakui dirinya melakukan wanprestasi. ” Sekarang kenyataannya tidak, malah kreditur saja yang menyatakan debitur melakukan wanprestasi. Itu yang salah,” tegasnya.

Setelah debitur menyatakan diri wanprestasi, berarti dia sukarela menyerahkan barangnya ke kreditur.  ”Tanpa ada paksaan apapun,” jelasnya.

Jadi, putusan MK ini hadir supaya tidak terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi. ”Kesimpulannya, debitur berhak menolak dieksekusi apabila prosedur yang dijalankan debt collector tidak sesuai dengan putusan MK itu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kontrak yang dibuat kreditur juga perlu diubah. Dalam klausul perjanjiannya harus dicantumkan dengan jelas hak dan kewajiban debitur. “Jangan asal meminta tandatangan langsung ke debitur tanpa menjelaskan apa isi kontrak itu,” ujarnya.

Rudi menerangkan, banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat mengenai pencabutan barang fidusia. Misalnya, kreditur dan debitur menandatangani kredit dalam masa dua tahun.

Selanjutnya, pihak debitur telah menyetorkan selama setahun. Tetapi, setelah itu pihak debitur tak mampu menyetorkan kreditnya.

Karena dianggap tidak mampu, pihak kreditur mencabut barang fidusia tersebut untuk  di over kreditkan. ”Nah, saat barang itu di-over credit, ada hak debitur juga disitu. Artinya, debitur juga harus mendapatkan uang,” jelasnya.

Sebab, barang itu bukan hanya milik kreditur, melainkan juga debitur. Tetapi dalam kenyataannya selama ini, finance hanya mengambil dan menyita motor itu tanpa memberikan hak dari debitur. ”Ini yang salah. Itu juga di atur dalam putusan MK ini,” ujarnya.

Menurutnya, putusan MK itu memberikan peluang menyehatkan investasi. Sebab, selama ini hanya debitur yang ditekan memenuhi kewajibannya. ”Sementara haknya sedikit diberikan,” kata dia.

Ketua Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) NTB Hadi Sutarno mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan dengan putusan MK. ”Nanti kita sosialisasikan ke teman-teman. Bagaimana memberikan pengertian ke nasabah. Karena ini dasarnya adalah kepercayaan,” ujaranya.

Menurutnya, untuk mengeksekusi barang itu tidak mesti melalui putusan pengadilan. Karena, dalam klausulnya itu sudah jelas adanya wanprestasi. ”Misalnya, nasabah sudah bersedia memberikan barang fidusianya ke finance. Itu tidak perlu lagi menggunakan putusan pengadilan,” ujarnya.

Terkecuali, pihak debitur enggan menyatakan diri telah melakukan wanprestasi. Baru diselesaikan melalui ranah pengadilan. ”Kita bisa eksekusi ketika ada putusan pengadilan yang inkrah,” kata dia.

Adanya putusan MK ini hanya menghindari agar para debt collector itu tidak berimbas pada perbuatan pidana. ”Nanti saat eksekusi, kita didampingi pihak kepolisian juga untuk menghindari tindak pidana yang lain,” pungkasnya. (lombokpost.jawapos.com)

  • Dipublish : 6 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami