Cegah Virus Corona, Pemerintah RI Diminta Mengambil Kebijakan Lockdown

FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.
FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Penderita Corona alias COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Bahkan, sudah ada yang meninggal dunia akibat virus tersebut. Untuk penyebarannya tidak semakin luas, pemerintah diminta mengambil kebijakan lockdown atau mengunci kawasan-kawasan tertentu. Tujuannya agar tidak ada orang yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu.

“Pilihan ini bisa diambil sebagai langkah terakhir jika memang upaya yang dilakukan tidak maksimal. Keputusan mengunci itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah,” tegas Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat (13/3).

Menurutnya, langkah mengunci kawasan tertentu karena menyebarnya Covid-19 di Indonesia begitu cepat. Bahkan jumlahnya melampaui perkiraan. Dia menilai langkah penanganan dan antisipasi meluasnya wabah tersebut harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Wakil Sekjen PPP itu menyatakan sebelum pilihan mengunci diambil, harus dipastikan ketersediaan pangan. Ini agar tidak terjadi kelangkaan. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan antisipasi pembelian berlebih karena panik. “Paling tidak sektor produksi dalam negeri bisa lebih ditingkatkan untuk menutupi bakal berkurangnya komoditas impor,” imbuhnya.

Dia menyarankan kegiatan-kegiatan yang melibatkan jumlah massa besar ditunda pelaksanaannya. Jika perlu pertandingan olahraga digelar tanpa penonton atau dihentikan sementara waktu. Baidowi menilai pilihan-pilihan opsi lebih diprioritaskan untuk mencegah meluasnya wabah sebelum terlambat.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK). Dia mengatakan lockdown merupakan salah satu cara efektif untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Menurut JK, lockdown bisa diterapkan selama Pemerintah menyiapkan skenario menghadapi dampaknya. “Iya efektif, salah satunya China berhasil memperlambat. Walaupun tidak mencegah 100 persen. Itu karena lockdown. Kalau diinstruksikan di Indonesia pasti bisa. Tetapi memang harus siap ekonominya, siap macam-macam,” tegas JK. Beberapa negara sudah memberlakukan lockdown. Baik secara nasional maupun regional. Antara lain Italia, China, Filipina dan Denmark.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan menilai kebijakan lockdown belum perlu diterapkan di Indonesia. Baik secara zonasi maupun nasional. “Saya kira belum ke sana. Belum ada semacam zona-zona penutupan. Pemerintah belum menganggap perlu. Karena bisa menimbulkan dampak kepanikan,” ujar Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (13/3).

Dia menilai penguncian diri bisa menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Untuk saat ini, Pemerintah memberlakukan langkah preventif dengan memperketat warga negara asing (WNA), masuk ke Indonesia. Khususnya dari empat negara paling banyak terdampak COVID-19.

Masyarakat diimbau rajin menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain itu, segera memeriksakan diri ke rumah sakit apabila mendapati gejala seperti batuk, pilek, demam, serta kembali dari perjalanan luar negeri. “Kita sudah membuat kebijakan untuk empat negara itu. Harus ada sertifikat bebas dari Corona. Yakni Italia, Korea Selatan, Iran dan Jepang. Pengawasan di tempat masuk wilayah Indonesia tetap diperketat,” paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga setuju dengan pernyataan Ma’ruf Amin. Menurutnya, pemerintah belum perlu mengambil kebijakan tersebut. “Sementara kita antisipasi dengan pencegahan dan pengawasan dengan ketat. Mudah-mudahan dapat terisolir. Untuk lockdown belum diperlukkan di Indonesia,” kata Dasco di Jakarta, Jumat (13/3).

Dasco menyebut saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan langkah-langkah pencegahan penyebaran. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu belum bisa mengatakan apakah lockdown merupakan opsi terakhir. Karena harus dilihat perkembangan dan otoritas kesehatan yang menilai apakah lockdown diperlukan. “Otoritas kesehatan yang berhak menilai perlu lockdown atau tidak, bukan kita,” paparnya. (fin/jm)

  • Dipublish : 14 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami