Cegas Korona, Anies Terbitkan Pergub Pembatasan Keluar Masuk Jakarta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Demi mencegah penyebaran Coronavirus disease (Covid-19), Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan regulasi baru. Yakni, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar atau Masuk Jakarta dalam Upaya Penyebaran Covid-19.

Dengan diterbitkan regulasi tersebut, warga yang masuk maupun keluar Jakarta harus mendapatkan surat izin keluar atau masuk (SIKM). ’’Dengan adanya pergub ini, seluruh penduduk di Jakarta tidak diizinkan untuk bepergian keluar kawasan Jabodetabek. Dibatasi sehingga kami bisa menjaga agar virus ini bisa terkendali,’’ ujarnya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, kemarin (15/5).
Selain mengatur pergerakan orang, dia menyebutkan bahwa pergub tersebut nanti menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemprov DKI untuk melakukan pengendalian pergerakan penduduk. Dia mengakui, ada beberapa yang dikecualikan dalam pembatasan kegiatan keluar masuk tersebut.

Meski termasuk yang dikecualikan, dia menyebutkan bahwa tidak semuanya secara otomatis bisa keluar atau masuk Jakarta. ’’Tetapi, mereka ada yang harus mengurus surat izin secara virtual melalui website corona.jakarta.go.id. Di situ, ada form aplikasi yang harus dilengkapi dengan surat keterangan yang terkait dengan pekerjaannya, konfirmasi RT-RW, dan bukti kegiatan yang akan dilakukan,’’ paparnya.

Setelah mengisi semua persyaratan, warga bisa keluar dan masuk Jakarta dengan SIKM. Untuk SIKM, Anies menyebutkan, akan ada QR code-nya sehingga tidak bisa dipalsukan. ’’Semua dikerjakan dengan online karena itu proses pengendaliannya juga lewat sistem. Surat izin yang ada QR code untuk di-scan bahwa infonya benar. Bagi mereka yang memang punya tugas dalam sektor mendasar, dapat izin. Bagi yang tidak, tidak perlu mengurus izin. Sebab, izin tidak akan diberikan. Petugas di lapangan cukup memeriksa apa mereka ada izin dari Pemprov DKI, bukan menggunakan izin yang lain,’’ tegasnya.

Lebih lanjut, Anies mengakui, kebijakan itu tidak berlaku bagi warga Jabodetabek. Artinya, warga Jabodetabek bisa keluar masuk Jakarta tanpa perlu menggunakan izin. ’’Jadi, (kebijakan) ini untuk membatasi pergerakan keluar Jabodetabek. Kalau melihat perkembangannya, mudah-mudahan kita bisa tuntaskan dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Kita bisa menyaksikan pengendalian Covid-19 di Jakarta bisa tertuntaskan,’’ ujarnya.
Karena itu, Anies menegaskan bahwa PSBB di Jakarta tidak adakan dilonggarkan. Bahkan, dia juga menyebutkan akan memperpanjang masa kebijakan tersebut. ’’Kita saat ini ada di fase yang amat menentukan. Sejak Maret, kami mengurangi kegiatan. Nanti akan kami sampaikan dalam kesempatan lain perkembangannya. Positif, tapi kami masih perlu menuntaskan beberapa waktu lagi. Karena itu, saya meminta masyarakat tetap berada di rumah,’’ tuturnya.

Apalagi, lanjut dia, saat ini menjelang masa yang banyak hari liburnya. Di antaranya, libur akhir pekan dan Lebaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menuturkan, regulasi keluar masuk Jakarta mengacu pada surat edaran ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
’’Jadi, kriteria perjalanan yang diperbolehkan itulah yang dikecualikan selama PSBB. Itu nanti yang akan diberi izin melalui sistem elektronik. Jadi, masyarakat mengajukan, kami proses dan masyarakat akan mendapatkan e-mail untuk izin yang ada barcode-nya,’’ terangnya. Pola itu, lanjut dia, akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan di lapangan. (jp)

  • Dipublish : 16 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami