Cina Harus Patuhi Aturan UNCLOS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta, Cina sebagai anggota turut mematuhi ketetapan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982. Pernyataan tersebut, menyusul banyaknya kapal milik Cina yang melakukan pelanggaran di perairan Natuna, wilayah ZEE Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, mengenai masalah UNCLOS, seharusnya Tiongkok, Indonesia, dan semua negara yang menjadi anggota dari UNCLOS memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS

“Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk di UNCLOS. Dalam ketetapan UNCLOS, salah satunya mengatur mengenai masalah ZEE. Adapun penarikan garis terkait ZEE oleh Indonesia sudah sesuai dengan ketetapan itu,” kata Retno, Senin (6/1).

Retno juga menegaskan, bahwa sebaliknya Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash-line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh Cina.

Retno juga menyampaikan, bahwa pernyataan Presiden sudah sangat tegas jika hak kedaulatan Indonesia ini tak bisa dikompromikan.

“Sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui dan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan karena sudah jelas hak berdaulat kita udah jelas, sesuai hukum internasional, UNCLOS,” tegasnya.

Retno mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia masih terus berkomunikasi dengan pemerintah Cina terkait masalah ini, salah satunya menyampaikan terkait ketetapan UNCLOS dan dukungan dari dunia internasional.

“Karena prinsip tersebut diadopsi UN Convention dan merupakan kewajiban untuk tunduk mengimplementasikan artikel-artikel, prinsip yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menambahkan, bahwa tidak akan ada perang usai pelanggaran batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal Cina di perairan Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan.

“Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama,” kata Mahfud

Mahfud menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan dengan tegas tegas, tak sejengkal pun wilayah Tanah Air dimasuki negara lain tanpa izin dan persetujuan pemerintah Indonesia.

“Menurut Presiden, kedaulatan itu tidak bisa ditukar dengan apa pun,” ujarnya.

Mahfud juga mengatakan. Kemenko Polhukam sudah mengumpulkan sekitar 120 orang nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa yang direncanakan akan dikirim untuk melaut di Natuna.

“Hari ini saya menerima dari salah satu wilayah Pantura, sekitar 120 orang yang mereka menyatakan siap melakukan aktivitas kenelayanan di sana untuk melaksanakan perintah presiden bahwa kita hadir di sana dan itu adalah milik kita,” pungkasnya.

(der/fin)

  • Dipublish : 7 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami