Daerah Bingung Jalankan Kebijakan Nadiem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

MAKASSAR – Perubahan sistem pendidikan nasional (sisdiknas) harus segera direspons. Pemerintah daerah mesti berbenah menyambutnya.

Ada empat poin penting perubahan dunia pendidikan yang oleh Mendikbud Nadiem Makarim disebut “Merdeka Belajar”. Yakni, USBN diganti ujian sekolah, UN menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter, simplifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan pengaturan ulang sistem zonasi PPDB.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad menyampaikan penerapan sistem pendidikan nasional 2021 yang disampaikan Mendikbud, memiliki semangat untuk melakukan perubahan secara positif terhadap kondisi pendidikan.

Hanya saja, itu masih gambaran umum. Petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya masih ditunggu. Sebagai contoh, perubahan UN yang diganti model asesmen kompetensi dan survei karakter, belum dijelaskan seperti apa model dan sistemnya. Jangan sampai setiap daerah mengartikan berbeda.

“Detail implementasinya perlu diperjelas melalui adanya juknis,” ungkap Setiawan, Kamis, 12 Desember.

Selanjutnya, perubahan RPP juga masih general. Prinsip penyederhaan dengan cukup membuat satu halaman belum dijabarkan. Meskipun sudah ada surat edaran, sekolah dan guru-guru masih butuh penjelasan lebih lanjut.

“Apakah ini sederhana dalam proses langkah penyusunan atau sederhana dalam cakupan RPP itu sendiri. Ini perlu ada petunjuk,” jelasnya.

Adapun terkait sistem zonasi dianggap sudah relatif jelas. Zonasi dari jalur prestasi 15 persen dinaikkan menjadi 30 persen, dan minumun afirmasi, zonasi dan jalur perpindahan 70 persen.

Sulsel, kata Setiawan, sudah termasuk daerah yang cukup berhasil dalam menerapkan sistem zonasi. Apalagi, sudah ada aturan turunan yang dibuat sebelumnya. “Sisa nanti terkait sistem pembagian saja yang disesuaikan lagi,” tuturnya.

Dari sisi kesiapan SDM dan infrastruktur, pihaknya cukup optimis Sulsel sudah masuk dalam kategori siap menghadapi perubahan sistem pendidikan nasional yang baru.

Setiawan menyakini memasuki 2020 mendatang, Kemendikbud akan mulai menjalankan tahapan menuju perubahan sistem pendidikan yang dicanangkan mulai berlaku 2021 mendatang.

“Nanti setelah ada juknis maka bisa diikuti dengan sosialiasi, bimtek, dan semacammya,” paparnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah setuju dengan kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang menghapus Ujian Nasional (UN). Namun, ia meminta standardisasi guru diperbaiki.

“Kita setuju pemerintah. Kita ini garis komando. Apa garis komando dari atas, itu harus dijalankan. Nggak mungkin kita buat kebijakan (lain) lagi,” kata Nurdin di Rujab Gubernur Sulsel, kemarin.

Selama ini, standardisasi guru tetap terjaga karena ada UN. “Jadi sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang sesungguhnya, tahapan pertama sebelum UN itu, standardisasi guru-guru, kurikulum, terus infrastruktur pendukung,” ungkapnya.

Standardisasi guru-guru menjelang UN dilakukan agar tidak ada soal ujian yang tidak diajarkan oleh guru. Tidak adanya standarisasi guru bisa membuat peserta didik kesulitan dalam menerima pelajaran.

“Nanti lain guru, nanti lain yang bikin soal, kalau tidak ada standarisasi,” jelasnya.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, A Debbie Purnama Rusdin berpendapat, pemerintah tentunya tidak asal memutuskan sesuatu tanpa berbagai pertimbangan.

“Pemerintah sudah memikirkan semua itu. Kami sependapat bahwa menghapus ujian nasional, standardisasi guru juga harus dibarengi,” kata Debbie.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kemendikbud, Doni A Koesoema mengatakan, konsep yang ditawarkan Mendikbud masih belum jelas. Semua tentu masih bertanya-tanya seperti apa konsep pengganti UN nantinya.

Di sisi lain, saat ini nilai UN masih menjadi ukuran bagi mereka yang hendak masuk dalam jenjang selanjutnya. Pun, kajian secara matang juga belum dilengkapi untuk memastikan sistem ini bagus diterapkan.

“Semestinya harus ada kajian lebih mendasar. Saat ini semua masih bingung, dengan cara baru pengganti ujian nasional. Pak Menteri harus perhatikan ini,” jelasnya.

Pihaknya mengaku akan segera bersurat ke Mendikbud terkait kajian tersebut. “Sistem asesmen dan masalah survei kompetensi ini masih butuh penjelasan lebih rinci lagi, tentang mekanismenya,” tambahnya.

(ful-abd-taq/abg-zuk)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 14 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami