Daerah Mulai Ikuti Jakarta

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah daerah mulai mempertimbangkan mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Setelah Jakarta dan Banten, Sumatera Barat juga akan menyusul.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung langkah beberapa pemerintah daerah yang telah mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat. Ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah mengajukan PSBB beberapa waktu lalu ke pemerintah pusat. Guspardi mendesak pemerintah pusat segera menyetujui penerapan PSBB di wilayah Sumbar bisa dilaksanakan.

Menurutnya, penyebaran virus Corona di Provinsi Sumatera Barat semakin hari kian mengkhawatirkan. Dalam satu hari saja terjadi lonjakan yang tajam di Sumatera Barat. Ia memaparkan, tercatat sudah 44 orang Positif sampai dengan hari Minggu (12/4). Sedangkan sehari sebelumnya positif terkena virus Corona berjumlah 33 orang.

Guspardi menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun dari website resmi COVID-19 Pemprov Sumbar, sampai dengan Minggu, tercatat 5.118 orang ODP , 1.012 orang dalam proses pemantauan , 3.106 orang selesai pemantauan , kasus PDP 151 orang , dan 27 orang masih dirawat di berbagai rumah sakit sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

“Sebanyak 26 orang melakukan isolasi mandiri, 98 orang dinyatakan negatif dan yang positif Covid-19 sebanyak 44 orang. Sementara yang meninggal dunia sejumlah 3 orang. Untuk itu PSBB harus segera diberlakukan untuk menghambat atau memutus mata rantai penyebaran virus Corona di wilayah Sumatera Barat,” tegas Guspardi di Jakarta, Senin (13/4).

Politisi PAN itu menyebut sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), setiap daerah yang mengajukan PSBB ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Dia menambahkan, dalam penerapan PSBB ini disebutkan juga harus ada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyebaran COVID-19, dan kemungkinan penyebarannya. PSBB mencakup pembatasan pergerakan orang dan barang, di wilayah provinsi atau kabupaten dan kota.

Yang terpenting saat ini, lanjutnya, imbauan agar masyarakat tidak keluar rumah dan penerapan social distancing/physical distancing itu benar-benar dioptimalkan. Ia menyatakan, sebelum menerapkan PSBB, Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab atau Pemkot harus melakukan upaya maksimal kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah dan memantau pergerakan masyarakat di suatu wilayah dan di setiap batas wilayah di Sumatera Barat.

Selain itu, penerapan PSBB juga harus dipikirkan secara cermat dampak ekonominya. Kalau itu terlambat dilakukan akan menyebabkan penyebaran wabah virus Corona tidak terkendali. “Pandemi virus Corona tidak bisa dianggap sepele. Karena menyangkut kehidupan orang banyak. Diperlukan peran serta dan kerjasama elemen dari semua lapisan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan menjadikannya sebagai bentuk tanggung jawab kolektif semua lapisan,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota DPR RI Andre Rosiade mengamini langkah Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Menurutnya, dengan mengusulkan daerah itu menerapkan status PSBB kepada pusat. Karena jumlah warga yang positif COVID-19 meningkat tajam. “Di Sumbar sudah 44 orang yang positif dan 30 orang berasal dari Kota Padang,” kata Andre. Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemkot Padang melakukan gerak cepat untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19

Menurutnya, APBD bisa digunakan atau dialokasikan untuk anggaran pencegahan Corona. “Anggaran itu dapat digunakan untuk kesiapan fasilitas kesehatan penanganan COVID-19 hingga bantuan bahan pokok untuk masyarakat,” paparnya. Dikatakan, situasi saat ini sudah membahayakan dan jumlah warga Kota Padang dan Sumatera Barat yang positif Corona semakin bertambah. “Kami butuh langkah cepat dan tegas serta keberanian Gubernur Sumbar mengambil sikap memutus penyebaran virus ini,” tandasnya. (khf/fin/rh)

  • Dipublish : 14 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami