Dalang Kerusuhan Papua Dibidik

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar terkait polemik di Papua Barat. Pemerintah menjamin keamanan setiap warga negara Indonesia dan akan memburu provokator dan dalang kerusuhan.

Menteri Koordintor Politik Hukun dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menggelar rapat terkait kasus yang terjadi di Papua Barat. wiranto menggelar rapat dengan sejumlah pejabat terkait di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8). Salah satu yang terliht hadir yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Menko Polhukam, Wiranto meminta semua pihak untuk tidak dengan mudah terprovoksi isu-isu yang beredar di media sosil terkait dengan polemik di Papua.

“Agar tidak terpancing pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak persatuan dan kedamian, ada itu berita hoaks dab bohong,” katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8).

Dia menegaskan pemerintah memberikan jaminn sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilyah Indonesia. Dia juga memerintahkan TNI-Polri untuk segera mencari pelaku insiden yang terjadi di Malang dan Surabaya, Jawa Timur yang menjadi dasar terjadinya gangguan keamanan di Papua. Diinstruksikan pengusutan secara adil bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum.

Rusuh Papua, KKSS Kecam Rasialisme

Gubernur Sulsel Sambangi Mahasiswa Papua, Nurdin Abdullah: Masyarakat Sulsel Mencintai Kalian

Polisi dan Warga Papua di Jabodetabek Sepakat Jadi Cooling System

Kerusuhan Papua, Lapas Sorong Dibakar dan 258 Napi Kabur

“Dan akan kita usut bagi siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan negatif,” jelasnya.

Namun, kata Wiranto, semua aparat keamanan baik Polri dan TNI untuk melakukan tindakan persuasif dalam menindak pelaku yang diduga melakukan pelnggaran hukum.

“Seluruh aparat keamanan kami instruksikan untuk melakukan tindakan persuasif dan terukur,” tegansya

Lalu soal terjadinya insiden pelecehan Bendera Merah Putih, Wiranto menyesalkannya. Sebab hal tersebut menjadi pemicu rusuh di Papua.

“Pemerintah menyesalkan tentang insiden pelecehan bendera merah putih yang terjadi di Jawa Timur dan disusul aksi yang di Papua dan Papua Barat, yang kita anggap mengganggu persatuan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Menurutnya langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta maaf kepada masyarakat Papua patut diapresiasi.

“Saya mengapresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang telah secara terbuka telah menyatakan maaf atas apa yang terjadi di wilayah Jatim kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dari adanya insiden di wilayah Jatim itu,” tegasnya.

Dia juga mengapresiasi langkah Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah mengimbau semua pihak untuk kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian. Apresisi juga untuk Forum Komunikasi Daerah Papua Barat yang mampu menenangkan masyarakat.

“Saya mengapresiasi kepada Gubernur Papua, yang meminta semua pihak untuk tidak memperpanjang insiden ini,” tutupnya.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar situasi Kamtibmas dan pelayanan masyarakat di Manokwari, Papua Barat tak terganggu. Dia juga meminta agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dan meminta ASN setempat tidak ikut dalam aksi demonstrasi dan menambah keruh suasana, bagi jajaran aparat keamanan untuk tetap jaga Kamtibmas bekerja sama dengan jajaran Pemda Provinsi Papua Barat.

“Kami sudah kontak dengan Pemda Papua, melayani masyarakat tidak boleh berhenti, jadi seluruh aparatur provinsi, kabupaten dan kota berjalan normal sampai di tingkat distrik tidak ada masalah, karena aksinya hanya di kotanya saja. Tata kelola Pemerintahan tetap jalan, kami memonitor langsung sekarang ini Kesbangpol setempat jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat, ASN juga tidak boleh ikut demonstasi dan jangan ikut memperkeruh suasana,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga memastikan, pihaknya tetap melakukan monitoring untuk memantau kondisi terkini untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

“Adanya pernyataan sejak di Jawa Timur, Kemendagri membentuk tim monitoring melalui Ditjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum), kemudian memonitor dengan Kesbangpol, dan Forkopimda,” ujarnya.

Dia juga meminta, semua pihak untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan yang hanya akan memperkeruh suasana dan memprovokasi massa.

“Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat baik gubernur, bupati/walikota atau perangkat lainnya serta para tokoh masyarakat untuk menahan diri tidak terlalu mengumbar berbagai penyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Kepala daerah atau tokoh masyarakat dan pejabat itu adalah panutan masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terhasut dan mencari kebenaran atas informasi yang diperoleh. Ia juga meminta kepala daerah setempat untuk dapat memberikan informasi yang dapat meredam dan menyejukan suasana agar tidak meyulut aksi anarkis di tengah masyarakat.

“Saya kira masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat untuk hati-hati jangan mudah terprovokasi, mencari informasi yang benar. Saya kira gubernur, bupati/walikota bisa memberikan informasi meredam masyarakat untuk tidak anarkis dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya,” ungkapnya.

Mendagri juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tegas dalam kebijakannya merajut persatuan dalam bingkai NKRI dan dalam penyelesaian setiap persoalan selalu mengedepankan aturan hukum yang berlaku. Meski demikian, Tjahjo memastikan sejauh ini aksi masih dapat dikendalikan dengan bantuan pengamanan dari Polri dan TNI.

“Semua sudah diatasi oleh Kepolisian setempat di-backup oleh TNI,” tutupnya.(lan/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 20 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami