Dampak Covid-19, 1,6 Juta Orang di PHK

Ilustrasi (ISTIMEWA)
Ilustrasi (ISTIMEWA)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah melaporkan imbas pandemi virus corona atau Covid-19 berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tercata, sebanyak 1,6 juta pekerja yang terdampak.

“Sebanyak 1,6 juta warga yang sudah kena PHK dan dirumahkan. Dalam hal ini, pemerintah akan segera memberikan Kartu Prakerja,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, di Jakarta, kemarin (13/4).

Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkn jajaran menteri untuk segera menyalurkan bantuan Kartu Prakerja terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Insentif tersebut akan disalurkan pada pekan ini.

Adapun bantuan sosial itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako, bantuan tambahan sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan berbagai bantuan sosial lainnya.

“Dimulai juga pekan ini program jaring pengaman sosial, sehingga masyarakat terdampak, terutama di Jabodetabek mendapat dukungan terutama sembako dari Kementerian Sosial,” ujar dia.

Seperti diketahui, bantuan sosial terbaru dari pemerintah adalah bantuan berbentuk sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk masyarakat di Jabodetabek yang terdampak Covid-19. Selain membantu masyarakat yang terdampak corona, bantuan ini juga untuk mencegah masyarakat di Jabodetabek mudik kampung karena dikhawatirkan mengundang penularan Covid-19.

Terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna meragukan data dari pemerintah. Hitungan dia lebih dari 1,6 juta orang terkena PHK dan dirumahkan akibat corona. “Saya yakin jumlahnya lebih dari 1,6 juta,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (13/4).

Dalam masalah PHK dan dirumahkan, ia memberikan empat catatan penting kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus terus melakukan update data tenaga kerja yang di PHK.

Kedua, Pemerintah tidak perlu memberikan insentif kepada aplikator ojek online (ojol) tapi langsung ke mitranya, yakni driver ojol.

Selanjutnya ketiga, kelompok masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah tidak hanya kepada yang terkena PHK, namun juga masyarakat miskin dan rentan miskin.”Terakhir, bantuan yang harus harus targeted, segera diberikan, serta transparan,” tukas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya berusaha mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Antara lain, Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengakselerasi belanaja terutama pada jadwal kuartal I/2020. Selain itu, melakukan re-focusing penganggaran dan meluncurkan paket Stimulus Fiskal jilid I dan jilid II guna menggerakkan sektor riil.(din/fin)

  • Dipublish : 14 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami